Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban sudah memasuki tahap penyelesaian. Gedung yang direncanakan akan dibangun sebagai ruang Komisi dan ruang fraksi tersebut, merupakan usulan dewan periode lalu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi.
Belakangan ini banyak netizen yang mengunggah kekecewannya akibat pelayanan dokter yang tidak memuaskan, lantaran jadwal buka praktik yang kerap kari molor tidak sesuai dengan jadwal jam praktik yang dipampang di sebuah papan info.
Anggaran guna mendukung kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) menyentuh Rp61 miliar. Anggaran itu diperuntukkan untuk bantuan sosial (bansos) serta hibah bagi peningkatan bidang pertanian dan peternakan.
Rahmat Joni (30), warga Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Padang, ditangkap jajaran Polres Tuban pada pertengahan Januari 2015 lalu. Saat itu, pria yang juga seorang residivis ini disangka telah melakukan penipuan terhadap Tumisri (30), seorang perempuan asal Cendoro, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
Pengguna jalan keluhkan kondisi pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Pelayanan Kecamatan Grabagan yang berada di tepi dan terlihat di atas permukaan, Rabu (27/4/2016).
Guna menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Dinas Pertanian dan Peternakan mengadakan rapat kerja, Rabu (27/4/2016).
Pembuatan perizinan di kalangan pemilik tambang dirasa kian sulit. Lantaran perizinan tambang galian diambil alih pemerintah provinsi, bukan lagi wewenang Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) di tingkat kabupaten.
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) baru-baru ini memblokir sekitar 57.724 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan fiktif. Puluhan ribu PNS itu, berasal dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Dikabarkan, data akan tetap diblokir dan terkunci, sampai BKN selesai melakukan investigasi secara keseluruhan mengenai keberadaan PNS yang merugikan negara ini.
Semua perusahaan tambang, harus menyediakan anggaran sebagai jaminan reklamasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2010 Pasal 29, yang menyatakan kalau semua Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang.
Gedung Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten telah selesai proses pengerjaannya, dan tinggal menunggu waktu untuk segera bisa ditempati. Namun, meski sudah jadi tetap hasil laporannya harus disampaikan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
