Sampai Desember, 115 Desa Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Hingga pertengahan bulan Desember 2017, sebanyak 115 desa di Kabupaten Tuban telah mendaftarkan perangkatnya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Hingga pertengahan bulan Desember 2017, sebanyak 115 desa di Kabupaten Tuban telah mendaftarkan perangkatnya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bojonegoro, Kamis (05/10/2017), merealisasikan Program Organization Social Responsibility (OSR) di Kabupaten Tuban, tepatnya realisasi program tersebut di dilakukan di Kantor Sekretariat Organisasi Disabilitas Tuban (ORBIT) yang beralamatkan Jl. Latsari Gg. 01 No. 26 Lbk. Mondokan, Tuban sebagai lokasi serah terima bantuan.
Dalam kesempatan penyerahan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, yang meninggal dunia karena sakit, Bupati Tuban H. Fathul Huda mengimbau kepada seluruh perangkat desa di Kabupaten Tuban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Dua keluarga ahli waris pesarta BPJS Ketenagakerjaan yang dari unsur perangkat desa yang meninggal karena sakit, mendapatkan santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Selasa (26/9/2017).
Sebanyak 107 pemerintah desa (Pemdes) di Kabupaten Tuban, telah mendaftarkan perangkatnya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK). Itu artinya, masih 204 desa yang belum terdaftar.
Pemerintah Desa (Pemdes) Besowo, Kecamatan Jatirogo menerima sertifikat kepesertaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Tuban, Rabu(13/9/2017).
Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, berharap seluruh perangkat desa untuk terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Tuban mendatangi ahli waris peserta asuransi yang meninggal karena sakit. Kehadirannya, Selasa (29/8/2017) siang tadi, bermaksud untuk ikut berbela sungkawa sekaligus menyampaikan formulir pencairan dana santunan kepada salah satu peserta dari unsur perangkat desa.
Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Program JKN-KIS tersebut membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk menapat jaminan pelayanan kesehatan.
Terkait dengan kasus ditemukannya sejumlah Kartu Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Blitar, Jawa Timur, BPJS Kesehatan dan JNE berkomitmen menindak tegas pelaku yang tidak melaksanakan distribusi sesuai prosedur yang berlaku.