Reporter: Dahrul Mustaqim
blokTuban.com - Hari ini diskusi itu hal yang aneh. Sehingga forum Ghibah Kebangsaan ini dilakukan oleh Gerakan Tuban Menulis (GTM). Dengan mengusung tema "Meneropong Kemerdekaan dari Tuban," kegiatan ini berlangsung di Kopi Taman, Kelurahan Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan, Sabtu (22/08/2025).
Diam salah, bekerja kena pajak. Semua dikenai pajak. Pemerintah melakukan manajemen konflik, endingnya di bawah dimainkan oleh aktor. Semua larinya ke coklat dan loreng. Menjadi satu kalimat pertama yang disampaikan dalam membuka semangat ghibah
"Saya bukan orang akademisi, tapi saya ingin membuka pikiran mereka. Karena hari ini ilmuan sudah lupa pada buminya," kata Mutholibin dengan suara lantang.
Bung Bin, sapaan akrabnya, melanjutkan, bahwa pada hari ini pihaknya tahu kalau pembangunan infrastruktur hanya menjadi dalih keuntungan segelintir orang.
"Kita diskusi ini bagian dari menjaga kewarasan. Kalau hari ini pemerintah tidak transparan dan mensejahterakan rakyat. Apakah ini yang dinamakan kemerdekaan," tambahnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa saat ini kemiskinan juga menjadi isu yang semakin sentral. Anak muda melakukan kekerasan. Problemnya bukan karena tidak punya moral. Tapi kemiskinan yang membelenggu masyarakat.
"Maka sejarah momentum kemerdekaan ini. Kita refleksikan bahwa negara hadir dan memberikan hak warga negara," lanjutnya.
Bung Bin juga menilai, bahwa hari masyarakat diharuskan sadar bahwa negara mengalami problem yang luar biasa. Namun guru bangsa dan para tokoh intelektual beku.
"Coba kita berpikir ulang, bahwa kemerdekaan itu saling mengontrol dan memberikan masukan terhadap negara. Namun hari ini tidak terjadi. Sehingga pemangku kebijakan negara tumpang tindih dan tidak menyentuh pada kepentingan dasar," pungkasnya.
Sementara itu, Ahmad Atho'illah yang turut menjadi pemantik ghibah kebangsaan menyampaikan, bahwa pemerintah tidak pernah betul-betul transparan dalam mengelola anggaran. Sehingga kita hanya bagian dari mendengar gaunnya pendapatan negara (PAD). Tapi peruntukan secara umum tidak pernah ada korelasinya dengan masyarakat.
"Salah satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah sulit mengakui kebodohannya. Yakni tidak pernah mengakui kegagalannya. Karena bagi pejabat negara, mengakui kegagalan adakah kebodohan," jelasnya.
Tokoh kolumnis Tuban itu menilai semua sama-sama sadar bahwa kebijakan dibuat berdasarkan syahwat penguasa. Sehingga selalu kontradiktif pada kebutuhan dasar. Hari ini bisa dilihat dari kondisi sebaliknya.
"Pejabat negara ini sering lupa bahwa, menyamakan posisinya seperti rakyat. Namun lupa bahwa mereka pejabat publik. Jadi sekecil apapun kesalahan yang diperbuat, pasti disorot oleh masyarakat. Jika dianggap tida masalah, maka terjadi nir nempati," tuturnya.
Sebagai penutup ghibah kebangsaan, Atho' menyebut bilamana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak membuahkan hasil yang baik, maka hal itu bisa dikatakan hanya sekadar menguntungkan kepentingan sepihak saja.
"Jika kebijakan pemerintah tidak berhasil. Maka hanya condong pada visi pribadi pemimpin, bukan pada kebutuhan dasar," tutupnya.[Rul]
