Skip to main content

Category : Tag: Dana


Pilkades Serentak 2016

Anggaran Beres, Tiga Desa di Kecamatan Bancar Siap Pilkades

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2016 Kabupaten Tuban siap dilaksanakan 8 Desember mendatang. Tiga desa di Kecamatan Bancar, yakni Desa Boncong, Ngampelrejo dan Sukoharjo yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut telah siap melaksanakan Pilkades.

Pilkades Serentak 2016

Belum Cairnya Dana Pilkades Dikeluhkan Panitia

Dana pelaksanaan Pemlihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Tuban belum dapat dicairkan hingga kini. Hal tersebut dikeluhkan sejumlah Panitia Pelaksana Pilkades yang diberi tanggungjawab mencetak kartu suara.

2017, Dana 18 Miliar untuk UMKM

Pada tahun 2017 mendatang, bantuan pendanaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus bergulir. Dikabarkan, tahun depan akan digelontorkan dana sekitar Rp18 miliar untuk pelaku UMKM di Tuban.

Jatirogo Prioritaskan DD Tahap II untuk Sektor Infrastruktur

Pemerintah Pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama dan kedua kepada Pemerintah Desa (Pemdes). Dana desa (DD) tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke rekening masing-masing desa secara langsung.

Dana PKH Masih Belum 100 Persen Tepat Sasaran

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai masih belum tepat sasaran. Bahkan, dari pantauan yang ada, masih bisa dijumpai penerima dana keluarga sangat miskin (KSM) terlihat berkecukupan. Para ibu-ibu ketika mengambil bantuan banyak yang pakai perhiasan, kendaraan bermotor bahkan gadget yang dibawa juga mentereng.

Cairkan Dana CSR, Pemdes Sambonggede Tanggulangi Sampah

Pemerintah Desa (Pemdes) Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendapat dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari operator Sumur gas Sumber, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

4 Desa di Bangilan Belum Cairkan DD Tahap II

Sebanyak empat desa dari total empat belas desa di Kecamatan Bangilan belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II. Hal itu karena mereka belum menyempurnakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa tahap I, sehingga belum mendapat rekomendasi untuk pencairan dana selanjutnya.