Pemerintah Kabupaten Tuban dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menaikkan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) 2016. Hal demikian mendapat apresiasi dari sebagian besar kelompok masyarakat, tidak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Bupati Tuban bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat melaksanakan Rapat Paripurna penyampaian nota keuangan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016. Paripurna yang dilaksanakan di Gedung DPRD, Senin (1/8/2016) tersebut, dihadiri oleh seluruh fraksi dan juga instansi jajaran pemerintahan Kabupaten Tuban. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Tuban, Miyadi, dan dilanjut oleh dalam penyampaian oleh Bupati Tuban Fathul Huda.
Tak puas atas aksi yang dilakukan di Gedung utama PT.Semen Indonesia (SI) yang berada di Desa Sumber Arum Kecamatan Kerek, Forum Masyarakat Gaji (FMG) melanjutkan aksinya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Ketua DPRD Provinsi Jatim Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Pak Halim menghadiri haflah Akhirussanah Yayasan Sunnatunnur, Senori, Tuban, Jawa Timur, Minggu, (17/7/2016)
Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintah Kabupaten Tuban telah diajukan ke Provinsi Jawa Timur untuk disahkan oleh Gubernur. Prosedur tersebut dilakukan berdasarkan aturan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi, belum mengetahui secara jelas Peraturan Daerah (Perda) mana saja yang telah dibatalkan oleh Kementerian dalam negeri (Kemendagri). Pasalnya, pembatalan perda tersebut belum ada surat resmi dari kementerian.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Rabu (13/7/2016). Dalam rapat paripurna tersebut juga membahas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2016.
Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tuban ditarget sudah bisa terbentuk tahun 2017 mendatang. Sekarang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban masih melakukan komunikasi dan persiapan agar lembaga tersebut bisa terbentuk.
Kuswiyanto anggota DPR-RI yang terpilih dari Daerah Pilihan (DAPIL) IX, Tuban-Bojonegoro menanggapi perkembangan sosial yang ada di dua Kabupaten tersebut. Di antaranya adalah masalah kekerasan anak, anggaran bencana nasional, dan kerukunan antar umat beragama.
Desakan untuk memidanakan pemilik karaoke ilegal yang tetap beroperasi selama bulan ramadan datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, Miyadi.
