Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Tuban Tahun 2021. Salah satu bidang yang disoroti adalah bidang pendidikan Tuban.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berencana menerjunkan timnya untuk melakukan investigasi di Kabupaten Tuban. Mereka turun setelah Komisi 1 DPRD Tuban kunjungan kerja, menyampaikan perampingan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan penonjoban sejumlah ASN di awal tahun 2022.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta berencana menerjunkan tim ke Tuban untuk menginvestigasi penataan birokrasi di era Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky. Hal itu dilakukan, setelah kunjungan kerja Komisi DPRD Tuban pada Jumat (4/2) siang.
Awal tahun 2022, Kabupaten Tuban diwarnai rentatan aksi unjuk rasa. Mulai dari serikat pekerja, mahasiswa, hingga warga ring 1 perusahaan yang menuntut diperkajakan. Demo yang paling menyita perhatian publik hingga nasional, aksi buruh saat memblokir jalan nasional dan objek vital Semen BUMN di Tuban.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban memanggil sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) paska pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) mitra kerjanya guna upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Tuban.
Rotasi di awal tahun 2022 terhadap 530 pejabat pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky berbuntut panjang, Minggu (16/1/2022).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban berencana memanggil kembali ekskutif ke gedung dewan pada Sabtu (15/1/2022).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban menilai rotasi 530 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 8 Januari 2022 syarat dengan muatan politik.
Rotasi yang dilakukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky terhadap 530 pejabatnya pada 8 Januari 2022 memicu reaksi keras dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dikabarkan belum menerima gaji untuk awal tahun 2022, yang semestinya cair tanggal 1 Januari. Disinyalir keterlambatan gaji tersebut buntut dari perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Tuban yang belum jelas.
