.jpg)
Penyelenggara sertifikasi tenaga kerja di bidang las, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) mengaku tidak membatasi pendaftaran. Namun bagi peserta yang dapat mengikuti program sertifikasi harus memenuhi syarat utama yang telah ditentukan.
.jpg)
<span style="color: #ff9900;">-</span> Prorgram sertifikasi tenaga kerja di bidang las yang akan diselenggarakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban akan dibuka pendaftarannya pada awal 2017 mendatang.
Sertifikasi tenaga kerja (naker) penting dalam persaingan kerja. Tapi, sertifikasi yang membutuhkan dana cukup besar memaksa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Tuban membatasi kuota.
Menanggapi tudingan M.Soleh, selaku pengacara ketujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bektiharjo yang menyatakan bahwa uang hasil penyelewengan diserahkan di pos Goa Akbar. Ditepis oleh KaUPT Tempat Rekreasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Heru Trijatmika.
Berkas kasus korupsi Kepala Desa (Kades) Talun Kecamatan Montong segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Kades Talun, Rujito (Lk, 33) diduga menyelewengkan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 senilai 100 juta.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Mantan Rektor Universitas PGRI Ronggolawe (Unirow) Tuban, Hadi Tugur, menyayangkan tindakan dosen Unirow yang tertangkap basah sedang berduaan dengan Oknum Kades.
Dosen Unirow dengan Inisial LPS (Pr, 29) dan oknum Kades Kecamatan Widang MJ (Lk, 38) kini telah berstatus tersangka berdasarkan proses hukum yang dilakukan oleh Polres Tuban. Namun kedua oknum itu bisa terlepas dari jeratan hukum jika pelapor mencabut aduannya.
Penggrebekan atas dugaan perzinaan oknum Kades MJ (Lk, 38) yang resmi ditetapkan tersangka tersebut saat ini menerima sanksi moral di tengah masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban pada 2017 mendatang akan menerapkan aplikasi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi tersebut bermuatan sistem informasi pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
