Penerima Jaring Pengaman Sosial Diminta Patuhi 3M
Penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Tuban diminta Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Kabupaten Tuban diminta Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Gelombang ke lima droping air bersih oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilakukan. Kali ini distribusi air bersih di 23 desa, 8 kecamatan di Kabupaten Tuban.
Kepala Desa (Kades) Banyuurip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dilaporkan oleh istrinya ke Polres Tuban atas dugaan penganiayaan fisik atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Di tengah lesunya ekonomi akibat tekanan masa pandemi, Lapas Kelas IIB Tuban berhasil mencetak ratusan pengusaha baru dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Diharapkan, jika selesai menjalani masa hukumannya di penjara mereka babas dengan bekal keahlian untuk mencukupi hajat hidupnya.
Dibanding faktor genetik atau keturunan yang hanya 5 hingga 10 persen, risiko kanker payudara 90 hingga 95 persennya disebabkan faktor lingkungan dan gaya hidup.
DPC Sarbumusi-NU Kabupaten Tuban memandang perlu mengambil sikap terkait disahkannya RUU ciptakerja menjadi UU ciptakerja pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu.
Sejak pertama kali Pemerintah mengumumkan kasus positif pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020, masih terjadi penambahan kasus yang terjadi hingga hari ini yang bahkan sudah menembus 300.000 kasus di seluruh Tanah Air. Bahkan di Jawa Timur sendiri, walaupun sudah tidak dalam zona merah COVID-19, perlu kewaspadaan tinggi agar kasus COVID-19 tidak kembali naik.
Aksi penolakan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI terjadi di Kabupaten Tuban, Kamis (8/10/2020). Tiga kelompok massa demo bergantian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.
Korlap Aliansi Mahasiswa Cipayung Kabupaten Tuban, Zaenal Arifin menilai pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja menunjukkan watak liberal daripada kebijakan Pemerintah.