Ketua BPP HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Bidang Organisasi sekaligus bakal calon Walikota Bekasi 2018, Anggawira menyatakan mendukung usulan KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) untuk menaikan denda bagi pelaku kartel hingga maksimal 30% dari total penjualan produk yang diperkarakan.
Pemerintah berencana mewajibkan PT Pertamina (Persero) menjual Premium di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sekolah yang minim siswa masih banyak ditemui di Kabupaten Tuban. Kemarin, setelah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kembangbilo II menjadi sorotan, karena hanya memiliki satu siswa di kelas 1.
Efisiensi anggaran di sektor hulu minyak dan gas (Migas) disinyalir membuat sumber daya manusia (SDM) lokal berada dalam bayang-bayang ancaman pengangguran. Sebab, tenaga kerja merupakan salah satu pos investasi terbesar bagi perusahaan migas.
Lesunya minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) telah berdampak terhadap menurunnya aktivitas eksplorasi. Dampaknya bukan hanya dirasakan dari sisi pemasukan negara, lebih jauh dampaknya justru lebih terasa pada sisi ekonomi makro nasional.
Pemerintah telah merilis aturan baru di bidang bisnis hulu migas. Aturan itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2017 .
Kecamatan Senori merupakan daerah pemilik sumber minyak terbesar di Kabupaten Tuban. Masyarakatnya, juga sebagian besar tersebar di pelosok daerah atau di pinggiran kota, jauh dari jangkauan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tuban.
Pemandangan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kembangbilo II, Kecamatan Tuban kota tampak berbeda.<br /><br />Jika di beberapa sekolah SD dipenuhi banyak siswa-siswi, hal ini berbanding terbalik bagi sekolah yang berada di pinggiran kecamatan kota tersebut. Seperti pada kelas 1 dan 3.
PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset 4 Field Cepu, berencana menggelar tatap muka bersama stakeholder di wilayah Kecamatan Bangilan. Upaya itu dilakukan menyusul adanya pelarangan melintas kendaraan alat berat jenis 'Crane' oleh warga beberapa waktu lalu.
Adanya penghentian sebuah kendaraan alat berat dari sub kontraktor Pertamina EP, dianggap warga sebagai pengingat perusahaan akan adanya unggah ungguh (tata krama) memasuki wilayah tertentu.
