
Reporter : Dahrul Mustaqim
blokTuban.com - Ramai terkait tarif parkir di sekitar Alun-Alun Tuban mencuat setelah sejumlah warga mengeluhkan biaya parkir yang diduga melebihi ketentuan Peraturan Daerah (Perda). Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial, memicu reaksi beragam dari masyarakat.
Setelah menjalani proses revitalisasi, Alun-Alun Tuban kini menjadi salah satu destinasi favorit, tidak hanya bagi warga lokal, tetapi juga wisatawan dari luar daerah. Namun, kepadatan pengunjung turut membawa permasalahan baru terkait pengaturan parkir dan keberadaan pedagang kaki lima.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban sebelumnya telah mengeluarkan larangan parkir di tepi jalan sekitar Alun-Alun serta menertibkan pedagang yang berjualan di area tersebut. Saat ini, kawasan tersebut dinyatakan bebas dari pedagang dan parkir ilegal.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Kabupaten Tuban, Bambang Irawan, menjelaskan bahwa Pemkab telah menetapkan beberapa kantong parkir resmi, seperti di area Kantor Pos, Pantai Boom, dan halaman Koramil.
"Wilayah Masjid Agung hanya diperuntukkan bagi warga yang hendak beribadah," jelas Bambang Irawan dikutip dalam keterangannya kepada Media pada Rabu (5/2/2024).
Namun demikian, keluhan warga bermunculan di media sosial mengenai tarif parkir yang dinilai terlalu tinggi, yakni Rp 5.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 10.000 untuk roda empat.
Beberapa warga juga melaporkan bahwa petugas parkir yang mengenakan seragam bertuliskan Juru Parkir Pemkab Tuban menarik tarif tersebut di lokasi yang tidak resmi.
Menanggapi hal ini, Bambang Irawan menegaskan bahwa juru parkir resmi dari Pemkab tidak melakukan pelanggaran.
"Juru parkir kami hanya bertugas mengatur kendaraan di jalan raya, bukan di lahan pribadi," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa tarif parkir di lahan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan.
"Kami hanya mengatur parkir di jalan raya. Jika ada tarif tinggi di lahan pribadi, itu di luar kewenangan kami," ujarnya lebih lanjut.
DLHP Tuban juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan oknum yang menarik tarif parkir di luar ketentuan.
"Potret dan catat nama petugas, lalu laporkan ke DLHP Tuban untuk kami tindak lanjuti," tutup Bambang Irawan.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami perbedaan antara lahan parkir resmi dan pribadi, serta melaporkan jika menemukan pelanggaran serupa di kemudian hari.
[Rul/Al]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published