Pengeboran sumur Albatros Putih-1 (ABP-1) di Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dinyatakan selesai sampai Total Depth (TD) pada awal Maret 2017 yang lalu. Sumur yang diproyeksikan akan dibor sampai kedalaman 1.725 meter True Vertical Deep (mTVD) itu akhirnya dihentikan pada kedalaman 1100 mTVD.
Akhir-akhir ini, menjelang perayaan natal dan tahun baru 2018, beberapa harga komoditas kebutuhan bahan pokok di Pasar Baru Kabupaten Tuban mulai merangkak naik, Sabtu (16/12/2017).
Kelangkaan tabung LPG 3 kilogram di sejumlah daerah baik di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat cukup mengkhawatirkan masyarakat, terlebih menjelang akhir tahun.
Pihak ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) mencatat, produksi minyak pada tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kepala Desa (Kades) Ngrojo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban melihat usaha mebel dan pengrajin kayu di wilayahnya berpeluang untuk dibesarkan. Statement ini muncul setelah adanya pertemuan dengan Tim Program Inovasi Desa (TPID) kecamatan Bangilan dengan pihak desa.
Pertamina terus mengoptimalkan suplai LPG 3 KG pada Desember 2017 di berbagai wilayah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya ditujukan bagi masyarakat tidak mampu yang berhak untuk mengkonsumsi LPG bersubsidi.
Hujan deras disertai angin yang sering mengguyur beberapa daerah di Kabupaten Tuban pada awal musim penghujan kali ini, merugikan sebagian petani.
Hingga kini, tanda-tanda servis Sumur Tapen-003 tengah dilakukan. Sebelumnya, PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu telah melaksanakan kegiatan sosialisasi, terkait rencana operasi di wilayah Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jum'at (14/7/2017) lalu.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah naungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Miyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bakal melakukan evaluasi untuk pembuktian untuk sumur Tapen B2.
Status Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tuban yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ), Februari 2018 akan kembali ke Pemerintah Pusat. Sebab, kontrak yang ditandatangani sejak Februari 1988 dengan durasi kontrak selama 30 tahun telah berakhir.
