Dampak Daging Busuk, Muncul Wacana Suplaiyer BPNT Dihapus
Evaluasi total mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban.
Evaluasi total mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) segera dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban.
Anggota DPR RI Fraksi PKB, Farida Hidayati menyerahkan bantuan Alsintan pra panen berupa 20 traktor roda dua dan 2 unit traktor rotary. Penyerahan tersebut langsung diserahkan Farida Hidayati kepada kelompok tani di kompleks Kantor Dinas Pertanian setempat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban terus mempermudah ijin usaha dan investasi. Mulai tahun 2021, kurang lebih 300 triliun rupiah investasi akan masuk di Tuban, Rabu (19/8/2020).
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Tuban, mengakui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah pada kualitas.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengaharapkan masyarakat untuk menghentikan kegiatan pada jam 10.17 Wib selama 3 menit, untuk menghormati dan mengheningkan cipta mengenang peristiwa detik-detik proklamasi, Senin (17/8/2020).
Terkait adanya penemuan daging ayam tidak layak konsumsi bagi penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Desa Socorejo Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Sebagai upaya untuk memulihkan sektor parwisata, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,8 triliun dengan sejumlah insentif. Adapun stimulus yang ditetapkan pemerintah adalah berbagai insentif subsidi atau pengurangan pajak penghasilan (PPh).
Semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu telah mendapat daging yang lebih layak konsumsi. Penggantian tersebut dilakukan supliyer peternak lokal di Kecamatan Jenu, Kamis (13/8/2020).
Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diluncurkan bertujuan sebagai upaya untuk menyaluran bantuan pangan agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, akan tetapi tujuan p Pemerintah Pusat dengan kenyataan dilapangan bertolak belakang. Realitasnya, praktik di lapangan, belum sesuai dengan harapan dan aturan-aturan yang ada.
Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI), Widhi Hartono dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PP PPDI), Mujito bakal menghadiri acara pelantikan di Kabupaten Tuban.