Category : Kebijakan

Bupati Paparkan Capaian Program Pusat di Tuban

Bupati Tuban, Fathul Huda menyampaikan data terkait perkembangan realisasi program Pemerintah Pusat di Kabupaten Tuban tahun 2014-2019. Terkait dengan Dana Desa, realisasi program bantuan Dana Desa tingkat Nasional itu mengalami kenaikan tiap tahun.

Telat, Jabatan Wakil Ketua DPRD Tak Bisa Diproses

Proses pengisian jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban yang menjadi jatah Partai Golkar sudah tidak dapat diproses. Hal itu dikarenakan batas pengusulan jabatan dinilai sudah telat.

Penundaan Pengumuman PPPK, BKD Belum Terima Surat dari BKN

Hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 belum juga diumumkan hingga saat ini, Jumat (29/3/2019).

Kepala Puskesmas Terjaring OTT?

Pemkab Tuban Berikan Pendampingan Hukum

Setelah Kepala Puskesmas Widang, SP terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Polda Jatim, Pemkab Tuban akan memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. SP merupakan anggota Korpri, dan melalui bagian hukum akan mengawal kasus ini sampai tuntas.

Kepala Puskesmas Terjaring OTT?

OTT Sangat Memalukan, Bupati Harus Bertindak

Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Puskesmas Widang yang menyeret Kepala Puskesmas, SP mendapat sindiran pedas dari Ketua DPRD Miyadi. Ini merupakan kejadian sangat memalukan di wilayah kerja Dinas Kesehatan (Dinkes).

Kepala Puskesmas Terjaring OTT?

Kadiskes: Itu Bukan Pemotongan Honor, Tapi Iuran

Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Tuban, Bambang Priyo Utomo menegaskan, semua puskesmas di wilayahnya sudah melaksanakan transaksi non tunai sesuai aturan. Setelah itu uangnya jadi milik pribadi, dan tak mungkin dicek satu persatu.

Kepala Puskesmas Terjaring OTT?

Sekda: Potongan Honor Japel Tak Rugikan Negara

Operasi Tangkap Tangan (OTT) pemotongan honor jasa pelayanan (Jaspel) kesehatan yang diterima para karyawan Puskesmas dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang menyeret Kepala Puskesmas Widang berinisial SP langsung disikapi Pemkab Tuban. Bupati Fathul Huda mempercayakan Sekda Budi Wiyana untuk memberikan statmen ke media.

Tahun Ini Penilaian KLA Berubah, Berikut Rincian Kualifikasinya

Penilaian Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) tahun ini mengalami beberapa perubahan. Salah satunya terkait wilayah layak anak yang dinilai dari tataran wilayah lebih kecil mulai desa dan kecamatan.

Atasi Sampah dari Pemberian Bonus hingga Regulasi

Sampah di Kecamatan Merakurak menjadi prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Camat, Agung Triwibowo. Untuk menggugah kesadaran semua pihak, siapapun yang menunjukkan KTP oknum pembuang sampah sembarangan diberikan bonus.