Setelah berjalan selama satu bulan, semenjak dicanangkan oleh Bupati Tuban, H. Fathul Huda. Program Imunisasi Campak/Measles dan Rubella MR di Kabupaten Tuban sudah mencapai 68,92 persen.
Hari kedua Media Gathering Pimpinan Media se Jatim bersama Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) di Kabupaten Banyuwangi terasa istimewa. Sebab, penyelenggara menyuguhkan kesenian lokal Gandrung dengan sang legenda hidup Temu Misti.
Terkait dengan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, dalam hal ini adalah penempatan tugas Sekretaris Desa (Sekdes) PNS di kecamatan. Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, menanggapinya dengan mengembalikan mekanisme kebijakan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, yang dalam hal ini adalah Bupati Tuban H. Fathul Huda.
Sejak Jum'at (1/9/2017), pemerintah mematok harga beras di Jawa hingga Papua melalui mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan itu diatur berdasarkan zonasi.
Puncak musim kemarau di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diprediksi akan terjadi bulan September 2017. Sejumlah dusun di beberapa desa dan kecamatan di Tuban sudah mulai kekurangan air dan mengandalkan pasokan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tuban.
Sekitar 30 pimpinan media massa se-Jawa Timur, termasuk dari blokMedia Group (blokBojonegoro.com dan blokTuban.com), mengikuti media gathering di Kabupaten Banyuwangi, Rabu (6/9/2017). Kegiatan tersebut diselenggarakan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) di El Royale Hotel.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban menegaskan, bahwa audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Keluarga Berencana (Dispemas) Kabupaten Tuban yang berlangsung, Selasa (5/9/2017). Tidak ada kaitanya dengan dipindah tugaskanya Sekdes PNS di Kecamatan.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tuban, menggelar Audiensi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Tuban terkait kesejahteraan Perangkat Desa.
Pucuk pimpinan Persatuan Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, Ahmad Wayudi mengaku keberatan nama organisasinya dicatut dalam tulisan berjudul "Penarikan Sekdes PNS dan Cacat Hukum Perbup" yang dikirimkan ke blokTuban.com dan terbit pada Sabtu (2/9/2017) kemarin.
Camat Kenduruan, Hendro Basuki warning semua perangkat desa yang dikukuhkan sebagai pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) setempat, Senin (4/9/2017). Selain itu, perangkat desa di wilayah kerjanya dituntut bisa mandiri.
