50 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, masa jabatan tahun 2019-2024 resmi dilantik di Ruang Paripurna DPRD kabupaten setempat, Sabtu (24/8/2019) pagi. Mereka diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tuban, Fathul Mujib.
Pileg 2019 menyisakan beragam fakta termasuk di Kabupaten Tuban. Gara-gara gagal Nyaleg, ada satu dua anggota DPRD Tuban yang sering absen saat rapat Paripurna, tapi masih sering aktif ikut kunjungan kerja (Kunker).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Tuban Pergantian Antar Waktu (PAW) Dari Partai Golongan Karya (Golkar).
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melalui surat nomor: 232/SDM.02.2-SD/3523/KPU-Kab/VIII/2018 mengumumkan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dalam Pemilu tahun 2019.
Website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, menelan biaya yang tidak sedikit dalam pembuatannya.<br /><br />Website yang beralamatkan www.dprd-tuban.go.id itu digadang-gadang sebagai sarana komunikatif antara wakil rakyat dengan masyarakat Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, resmi melaunching website, bertempat di ruang paripurna, Rabu (18/10/2017) pagi.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, direspon cepat oleh DPRD Kabupaten Tuban.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, berharap kepada PT. Semen Indonesia (SI) memberikan dampak yang positif untuk masyarakat ring 1.
Dalam kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat atau Reses, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban, masyarakat berhak mengusulkan problem-problem di tingkat desanya agar segera ditindaklanjuti.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Tuban di Tahun 2016 mencapai angka 2 triliun 100 miliar. Anggaran tersebut dipergunakan untuk serapan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
