.png)
Gemilang Indra Yuliarti (24) Promotor di OPPO Regional Bojonogoro-Tuban nekat melapor ke Polres Tuban lantaran tidak tahan dengan hukuman yang diberikan oleh Supervisor dan Trainer kepada karyawan saat target bulanan tidak terlampaui.
Jajaran Satreskrim Polres Tuban telah menerima pengaduan terkait Punishment atau Hukuman yang tidak manusiawi dari Supervisor dan Trainer OPPO atau PT. World Inovatif Telecomunication (WIT) kepada sejumlah karyawan saat target bulanan tidak terlampaui.
Bupati Tuban menijau keberlangsungan tes calon PPPK, yang berlokasi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tuban. Sabtu (23/2/2019).
Seleksi tahapan terakhir bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak di seluruh Indonesia dilakukan hari ini, Sabtu (23/2/2019). Untuk Kabupaten Tuban tes dilakasanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tuban.
Hingga pendaftaran terakhir pada Munggu (17/2/2019) kemarin. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban telah menerima sebanyak 308 orang yang melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Dalam persiapan Pemilihan Umum tahun 2019, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Soko mengadakan rapat Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang diikuti oleh 23 Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa.
PNS Terjaring Razia Saat Jam Kerja Dua PNS* di Kabupaten Tuban Terjaring Razia Petugas Satpol PP dan BKD*
Sejumlah petugas dari Satpol PP Kabupaten Tuban melakukan aksi kejar-kejaran dengan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang mengamuk dan memecahkan sejumlah pot di sepanjang Jalan RE. Martadinata Tuban.
Rencana Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, melintas di Kabupaten Tuban setelah mengikuti kegiatan di Sarang, Rembang, Jumat (1/2/2019), disambut aksi protes wartawan Tuban yang meminta agar presiden menggagalkan pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman kepada Susrama, terdakwa pembunuh jurnalis di Bali tahun 2009 lalu.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pratama Kabupaten Tuban hingga saat ini belum dapat meberikan data terkait pajak di tahun 2018. Hal ini dikarenakan pemberian data realisasi pajak merupakan kewenangan Kantor Pusat Derektorat Jendral Pajak.
