Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 di Unit Pembangkitan Tanjung Awar-Awar milik PT PLN Nusantara Power (NP) bukan sekadar seremoni. Rabu, 23 Juli, ratusan anak usia dini dari berbagai Raudhatul Athfal (RA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, justru belajar langsung tentang kebencanaan melalui program bertajuk Sekolah Tangguh Bencana.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial senilai Rp6,5 miliar dan meresmikan peluncuran program Sekolah Rakyat di Kabupaten Tuban, Minggu (21/7/2025). Kegiatan ini berlangsung meriah di Pendopo Kridho Manunggal dan dihadiri ribuan warga serta para tokoh penting daerah.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia memperbarui buku sejarah Indonesia yang akan diajarkan di sekolah-sekolah. Sebab, buku sejarah Indonesia yang ada adalah buku sejarah terbitan yang sudah lama, sehingga perlu diupdate.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Sekolah Rakyat (SR) tahun ajaran 2025/2026.
Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti asal Kabupaten Tuban menyoroti ketidakjelasan status hukum dan kelembagaan tenaga pendidik dalam program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Sorotan itu ia sampaikan usai kunjungan spesifik Komisi VIII ke Sentra Terpadu di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).
Ada yang berbeda di hari pertama masuk sekolah di Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Senin (14/7/2025). Suasana semangat dan keceriaan anak-anak PAUD makin terasa ketika Kepala Desa Socorejo, Z. Arief Rahman Hakim, S.HI, datang langsung menyambut mereka sambil membagikan susu gratis.
Beberapa waktu lalu, Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky melarang keras sekolah memungut biaya dalam bentuk apa pun yang membebani wali murid. Hal tersebut selaras dengan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016.
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban, Ahmad Hudan Mabruri menegaskan, dana komite yang diberlakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 sudah sesuai aturan.
Dugaan pungutan bermodus sumbangan sekolah negeri di Tuban jadi atensi khusus Kepolisian dan Kejaksaan Negeri setempat. Saat ini kedua instansi sedang mempelajari dugaan pungutan sekolah negeri yang beberapa hari terakhir jadi sorotan.
Setelah dugaan pungutan liar di SMKN 1 Tuban jadi sorotan, kini aduan datang dari wali murid MAN 1 Tuban. Kepada blokTuban.com, wali murid yang enggan disebutkan identitasnya itu mengadu dengan menyodorkan kwitansi pungutan yang dilakukan Madrasah Negeri di Tuban itu.
