Sabtu pagi, 7 Juni 2025. Di sejumlah desa sekitar Blok Cepu, aroma khas daging kurban merebak. Namun tahun ini, suasananya berbeda. Di antara warga, tampak para pekerja berseragam lapangan. Mereka bukan sekadar datang membawa hewan kurban, tetapi juga ikut memotong, membungkus, hingga membagikannya.
Sejumlah wartawan di Kabupaten Tuban, Bojonegoro Jawa Timur dan Blora Jawa Tengah berkesempatan hadir dan mengikuti kegiatan Konvensi dan Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA Convex) ke-49, pada 19-21 Mei 2025, di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama Badan Hisab Rukyat (BHR) kembali menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal Syawal 1446 H pada Sabtu sore (29/03/2025).
Ratusan mahasiswa dari Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tuban, menolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri.
Secanggih apapun teknologi dan prediksi manusia tidak bisa 100 persen benar. Hal ini kemudian diyakini kebanyakan orang, bahwa sumber minyak dan gas bumi (Migas) di Lapangan Banyuurip, Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) sulit dinalar.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan yang diduga dilakukan polisi terhadap dua jurnalis yang meliput aksi penolakan revisi Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 24 Maret 2025.
Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Tuban melaporkan Muhammad Lukman Edy ke Polres Tuban pada Rabu (7/8/2024) pagi.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meresahkan kalangan jurnalis. Sebab, ada sejumlah pasal dalam draf revisi UU tersebut yang berpotensi membungkam kebebasan pers. Karena itu, sejumlah junalis berbagai media massa yang bertugas di Kabupaten Tuban, Jawa Timur melakukan aksi turun
Pemerintah dan DPR sedang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Proses ini sudah sampai pada tahap penyelesaian draf revisi yang telah dibahas di Baleg pada 27 Maret 2024.
Presiden Joko Widodo akhirnya menandatani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
