Memasuki akhir periode pengampunan pajak atau tax amnesty, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mencatat uang tebusan yang diterima saat ini mencapai Rp22 miliar.
Batas waktu penyampaian laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi akan habis pada 31 Maret 2017 mendatang. Namun, tingkat kepatuhan laporan SPT PPh Wajib Pajak orang pribadi di Tuban baru mencapai 60 persen.
Dinas pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban menyebut baru 9 desa di Kabupaten Tuban yang melunasi Pajak Bumi, Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2017.
Potensi perolehan Pajak Bumi, Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tuban mencapai Rp 28.104.660.029. Jumlah capaian tersebut, menurut Kepala Dinas pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah, Rini indrawati mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Pemerintah Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban berharap adanya hadiah berupa uang atau dana yang diperuntukkan kepada desa berprestasi, dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP).
Untuk mendapatkan prestasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tercepat. Di Kecamata Kerek, Kabupaten Tuban masih ada beberapa kendala.
Untuk mencapai target Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di tahun 2017 ini, Pemerintah Kecamatan Parengan akan intensifkan kinerja Tim Pemungutan Kecamatan.
Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak memberlakukan kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan. Namun, akan ada denda bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT PPh baik Orang Pribadi dan Badan.
Periode ketiga program tax amnesty atau pengampunan pajak berlaku 1 Januari hingga 31 Maret 2017. Terdapat sanksi apabila diketahui terdapat harta yang tidak diungkap.
Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sepanjang 2016 mendominasi penerimaan pajak. Diketahui, total realisasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban sebesar Rp503,47 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Migas sebesar Rp36 miliar dan PPh Migas sebesar Rp503 miliar.
