Bentuk transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sudah seharusnya dilakukan. Karena sesuai format dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 sudah seharusnya desa bisa transparan, mulai dari anggaran hingga informasi penting untuk warga. Apalagi, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 sudah diamanahkan.
Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi salah satu sumber pembiayaan atau operasional pemerintah di tingkat desa. Dana sebesar Rp 114 miliar yang dikucurkan untuk Kabupaten Tuban sebagian besar digunakan untuk penghasilan tetap (siltap) perangkat desa bersangkutan.
Tahun 2017 Mendatang, KONI Tuban bakal mendapat kucuran anggaran lebih banyak dari tahun ini. Jika tahun 2016 KONI hanya mendapat kucuran dana 4 Miliar 750 juta, ditahun depan dipastikan akan memperoleh kucuran 5 Miliar dari APBD Kabupaten.
Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dalam menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 masih belum maksimal jelang akhir tahun. Sebanyak Rp2,2 miliar realisasi penyerapan yang ditargetkan Pemkab di tahun ini untuk kebutuhan sejumlah dinas, masih belum terserap dengan efektif.
Perangkat Desa Medalem bersama tim pendamping lokal desa melakukan kegiatan survey lokasi dalam rangka penyusunan APBDes 2017, Sabtu (10/12/2016).
Masih belum terserapnya anggaran tahun 2016 dengan maksimal, membuat Pemkab harus memaksimalkan sisa waktu yang ada.<br /><br />Sebab, dana dari APBD Tahun Anggaran 2016 senilai sekitar 2 triliun lebih itu baru terserap sekitar 60 persen dari keseluruhan total anggaran.
Penggunaan anggaran tahun 2016 Kabupaten Tuban dinilai masih belum maksimal. Sebab, menjelang habis akhir tahun, sampai saat ini diperkirakan serapan anggaran baru mencapai 60 persen.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tuban tahun 2017 diperkirakan mencapai 2 triliun lebih.<br /><br />Pembahasan RAPBD tersebut disampaikan saat Paripurna pembahasan nota keuangan di gedung Dewan, Senin (31/10/2016).
Alokasi anggaran bagi Instansi baru belum bisa dipastikan meski perda Pembentukan Struktur Perangkat Daerah (PSPD) sudah disahkan.
Anggaran Instansi Baru berdasarkan penetapan perda Pembentukan Struktur Perangkat Daerah (PSPD) siap untuk dilakukan pembahasan.
