Puluhan warga Dusun Tadahan, Desa Wadung, Kecamatan Jenu berkesempatan dialog dengan PT. Pertamina GRR Tuban dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) soal nilai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dirasa belum pantas.
Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur Setiajit membagikan alat pembasmi hama tikus ke petani di Desa Sendang, Kecamatan Senori, Sabtu (13/6/2020).
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pemerintah provinsi Jawa Timur Setiajit merespons cepat saat mendengar keluhan petani. Petani dari tiga desa di Kecamatan Soko, yakni Desa Sandingrowo, Desa Sokosari dan Desa Simorejo didatangi. Setiajit ketemu langsung dengan petani di desa ini di areal sawah.
Dari total lahan yang dibutuhkan untuk proyek kilang minyak dan petrokimia di Kabupaten Tuban, 92 persen lahan di antaranya telah dibebaskan. Proyek ini sempat terhenti beberapa saat sejak 2017 dengan nilai proyek Rp211,9 triliun, Senin (1/6/2020).
Dalam kurun waktu dua hari, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban membebaskan 33 Narapidana (Napi) umum. Pembebasan ini dimulai sejak 1 April 2020.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pemerintah provinsi Jawa Timur Setiajit menjawab keluhan petani dengan langkah nyata. Kali ini, Setiajit keluhan petani Desa Tegalsari, Kecamatan Widang yang dijawab.
.jpg)
Jembatan penghubung antara Rengel Kabupaten Tuban dan Kanor Kabupaten Bojonegoro, bakal dikerjakan pada tahun 2020 mendatang. Dalam hal itu, wilayah Pemerintah Kabupaten Tuban mendapat bagian pembebasan lahan.
Setelah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban, Ganang Anindito, kini giliran Kasi Intel Kejari Tuban, Nur Hadi menyampaikan tahapan penyampaian keberatan soal besaran nilai ganti rugi dari appraisal.
Sebanyak 349 pemilik lahan dari Desa Kaliuntu dan Wadung, Kecamatan Jenu mengikuti penyuluhan pengadaan tanah Kilang Tuban dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tuban di Pendopo Kecamatan Jenu, Kamis (15/8/2019).
Pengadilan Agama (PA) Tuban mencanangkan Zona Integritas, Jumat (12/4/2019). Pencanagan itu untuk menuju sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
