Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) belum tahu pasti alasan detail Kementrian Sosial (Kemensos) RI menghapus data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Tuban sebanyak 21.988 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
blokTuban.com - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) bersama Camat Tuban, mengecek kualitas dan kelayakan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Puluhan warga Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang melakukan demo di Kantor Bupati Tuban di Jalan Pramuka Tuban. Aksi kali ini soal sengkarut program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menyeret Sekretaris Desa (Sekdes) setempat.
Pemerintah Kabupaten Tuban menggelontorkan APBD sebesar Rp2,1 miliar untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Program ini pengganti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemprov Jawa Timur periode bulan Mei hingga Juni 2020 yang telah berakhir.
Skandal BPNT, PMII Desak PLT Kepala Dinsos & Koordinator TKSK Tuban Mundur
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bermasalah. Untuk itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Tuban berupaya mengatasinya.
Merasa belum ada perubahan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban adakan aksi turun jalan jilid dua.
Klarifikasi Ketua Agen BPNT Jenu Soal Daging Busuk
Skandal BPNT, PMII Tuban Geruduk Kantor Dinsos
