Sulit Jangkau Wilayah Pelosok, Damkar Andalkan Perusahaan
Sejumlah wilayah di pelosok Kabupaten Tuban sulit terjangkau pemadam kebakaran. Penyebabnya adalah jarak tempuh terlalu jauh, dan juga medan
Sejumlah wilayah di pelosok Kabupaten Tuban sulit terjangkau pemadam kebakaran. Penyebabnya adalah jarak tempuh terlalu jauh, dan juga medan
Dilatarbelakangi maraknya kabar kekerasan anak, Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan aksi damai di depan SMPN 3 Tuban, Minggu (22/5/2016).
Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Sumardi menyatakan sikapnya untuk menolak ajaran yang anti pancasila. Terlebih belakangan ini muncul isu berkembang tentang salah satu ajaran yang sudah dinyatakan dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/1966 yaitu tentang Pelarangan Paham Komunisme di Indonesia.
Sekitar 22 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Hutan Krawak, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tidak menyala sejak dua minggu terakhir. Sampai sekarang, terlihat belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan untuk lampu-lampu tersebut.
Pengguna jalan keluhkan kondisi pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Unit Pelayanan Kecamatan Grabagan yang berada di tepi dan terlihat di atas permukaan, Rabu (27/4/2016).
Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terancam hangus apabila keaktifan kurang dari 80 persen.
Menanggaapi isu perpanjangan kontrak pendamping desa, Menteri Desa melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid mengungkapkan, bahwa untuk perpanjangan kotrak pendamping desa harus melalui tes terlebih dahulu.
Respon pendamping desa terhadap kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) dilakukan dengan unjuk demonstransi. Pendamping desa eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta pada Selasa (12/4/2016) besok.
Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) yang menolak kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) lantaran adanya diskriminasi dan dikotomi atau membeda-medakan. Untuk itu, BNPD menyerukan tujuh pernyataan sikap Kemendes yang dianggap arogan.
Pelanggan air bersih di Kabupaten Tuban hingga saat ini didominasi oleh warga Kecamatan Tuban kota. Jumlah pelanggan bahkan mencapai puluhan ribu lebih.