Skip to main content

Category : Tag: Dam


Darurat Kekerasan Seksual, KPR Gelar Aksi Damai

 Dilatarbelakangi maraknya kabar kekerasan anak, Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) bersama Aliansi Masyarakat Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan aksi damai di depan SMPN 3 Tuban, Minggu (22/5/2016).

Pangdam V Brawijaya, TNI Siap Berantas Ajaran Anti Pancasila

Panglima Kodam (Pangdam) V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Sumardi menyatakan sikapnya untuk menolak ajaran yang anti pancasila. Terlebih belakangan ini muncul isu berkembang tentang salah satu ajaran yang sudah dinyatakan dilarang berdasarkan TAP MPRS XXV/1966 yaitu tentang Pelarangan Paham Komunisme di Indonesia.

PJU di Kawasan Mata Air Krawak Padam

Sekitar 22 lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan Hutan Krawak, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tidak menyala sejak dua minggu terakhir. Sampai sekarang, terlihat belum ada tanda-tanda akan dilakukan perbaikan untuk lampu-lampu tersebut.

Program Keluarga Harapan

Keaktifan Kurang 80 Persen, Bantuan Dana Hangus

Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terancam hangus apabila keaktifan kurang dari 80 persen.

Kemelut Pendamping Desa

Dirjen: Pendamping Desa Harus Ikuti Seleksi Terbuka

Menanggaapi isu perpanjangan kontrak pendamping desa, Menteri Desa melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid mengungkapkan, bahwa untuk perpanjangan kotrak pendamping desa harus melalui tes terlebih dahulu.

Besok, Pendamping Desa Turun Jalan Di Jakarta

Respon pendamping desa terhadap kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) dilakukan dengan unjuk demonstransi. Pendamping desa eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta pada Selasa (12/4/2016) besok.

Hadapi Kebijakan Kemendes

Pendamping Desa Serukan Tujuh Pernyataan Sikap

 Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) yang menolak kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) lantaran adanya diskriminasi dan dikotomi atau membeda-medakan. Untuk itu, BNPD menyerukan tujuh pernyataan sikap Kemendes yang dianggap arogan.