Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, menyerahkan semua proses hukum yang menjerat ketujuh anak buahnya kepada pihak Kepolisian.
Dampak disahkannya Perda Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) adalah terbentuknya instansi baru baik dinas atau badan di Kabupaten Tuban, berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dewan Pimpinan Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kabupaten Tuban tidak sependapat terkait perumusan Standar Kurikulum Lulusan (SKL) Pendidikan Alquran yang dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (SD).
Menanggapi tudingan M.Soleh, selaku pengacara ketujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bektiharjo yang menyatakan bahwa uang hasil penyelewengan diserahkan di pos Goa Akbar. Ditepis oleh KaUPT Tempat Rekreasi Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Heru Trijatmika.
Saat berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban sesosok nenek yang dengan tenaga terbatasnya mampu mengeluarkan irama godog,gedog,gedog untuk memperoleh hasil kain yang mempunyai nilai ekonomis.
Uang hasil korupsi berjamaah yang dilakukan tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tempat Wisata Pemandian Bektiharjo diduga tidak hanya dinikmati pegawai di lingkungan wisata pemandian tersebut. Tetapi di luar itu juga ada pegawai yang disinyalir ikut menikmati pundi-pundi rupiah dari hasil penggelapan tiket masuk pemandian.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tuban siap melayani perekaman e-KTP di desa. Perekaman ditujukan guna melancarkan proses pembuatan data diri bagi masyarakat, untuk menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri tentang Percepatan Penerbitan e-KTP dan Akta Kelahiran.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Obat pereda nyeri dan batuk jenis codein kini dilarang digunakan untuk anak. Selain tidak efektif, obat ini juga bisa menyebabkan efek samping fatal.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) resmi disahkan, di Gedung Dewan Sabtu (17/9/2016). Ditandatangani oleh
