Sebanyak 4.202.578 Ekor Unggas Hidup di Tuban
Sedikitnya ada jutaan populasi unggas yang berkembang biak di Kabupaten Tuban, hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
Sedikitnya ada jutaan populasi unggas yang berkembang biak di Kabupaten Tuban, hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.
Puluhan karyawan Kerjasama Operasi Pertamina EP, Geo Cepu Indonesia (GCI) menggelar aksi unjuk rasa, Jum'at (24/3/2017) sekitar pukul 16.00 WIB. Aksi yang melibatkan 58 orang tersebut menolak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk mengetahui kondisi riil aktivitas eksplorasi dan eksploitasi minyak, komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban kunjungi lapangan sumur tua Gegunung Belanda (GGNB), di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Tuban, Jawa Timur, Selasa (7/3/2017) kemarin.
Pengelolaan Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tuban yang dioperatori Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB P-PEJ) kedepan akan melibatkan pemerintah daerah, dengan besaran hak partisipasi atau Participating Interest (PI) 10 persen.
Pembahasan kompensasi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) atas Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) kepada warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban masih berlangsung.
Besok, Selasa (28/2/2017) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) akan mensosialisasikan kebijakan kompensasi.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban akan membangun irigasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dialokasikan Rp 8 miliar pada tahun anggaran 2017 ini.
im Satgas Saber Pungli Kabupaten Tuban terus melakukan konsolidasi dengan jajarannya. Terdiri dari beberapa instansi vertikal yang ada, yakni Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Bag Hukum Pemkab, Inspektorat, akademisi, dan Satpol PP.
Dengan adanya Undang-Undang Desa, kini desa memiliki otoritas dalam hal pengelolaan dana desa (DD) untuk membangun dan meningkatkan perekonomian desa. Dengan demikian, desa bisa mengimplementasikan dana transfer dari pemerintah tersebut dalam rangka mensejahterakan warganya.
Camat Jenu, Kasmuri, mengharap agar permasalahan yang terjadi di Desa Karangasem, terkait pemberian dana kompensasi dari perusahaan bisa diselesaikan secara internal pihak desa.