Lembaga Bantuan Hukum Koalisi Perempuan Ronggolawe (LBH KP Ronggolawe), mengadakan penyuluhan hukum, pada Selasa (11/10/2022). Dengan mengangkat tema Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dan Upaya Preventif Bahaya Penyalahgunaan Narkoba, bertempat di gedung lantai 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A serta PMD) Tuban melarang keras panitia pemilihan kepala desa untuk ikut andil dalam politik uang.
blokTuban.com - Tren menyemir atau merubah warna rambut dari warna aslinya kian digandrungi masyarakat, bahkan di kalangan muslim. Lantas bagaimanakan hukum fiqih Islam mengenai tindakan mewarnai rambut? Simak ulasan selengkapnya.
Gerakan kesadaran hukum terus dibangun oleh beberapa pihak di Kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan, sebab masih adanya anggapan bahwa hukum mahal dan sulit diakses oleh masyarakat kalangan bawah, Senin (15/8/2022).
Ketika seorang wanita tengah mengalami haid, sebagai umat muslim yang taat perintah Allah, bagaimana hukum islam mengenai hal tersebut?
Seorang muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat diwajibkan bersuci dari hadats besar dan hadast kecil. Wabilkhusus ketika hendak mensucikan diri dari hadast besar diwajibkan mandi junub terlebih dahulu.
Sejumlah santri dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur, mengirimkan gugatan atas disahkannya pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
Sejumlah partai politik di Kabupaten Tuban dikumpulkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tuban di Green Garden Hotel Tuban, Rabu (15/6/2022
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengancam akan menindak tegas pelaku penimbunan minyak goreng (migor). Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum akan menerapkan sanksi tegas sehingga menimbulkan efek jera.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan sebuah lembaga yang bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan yang membutuhkan secara cuma-cuma. Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe yang berdiri sejak tahun 2004, pada tahun 2015 lalu dipercaya oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai LBH.
