Sebagai anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 provinsi Jawa Timur, Setiajit tergolong rajin blusukan. Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jawa Timur ini mendatangi dan menyapa langsung masyarakat di kampung-kampung.
Selangkah lagi Setiajit bakal mengantongi rekomendasi (rekom) dari PDI Perjuangan untuk mencalonkan diri dalam pilkada 9 Desember nanti. Nama Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut menguat sebagai orang yang akan menerima rekom.
Jumlah Tempat Pemugutan Suara (TPS) pada pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban bakal ditambah sebanyak 105 TPS. Penambahan jumlah TPS ini lantaran harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) pemerintah Provinsi Jawa Timur Setiajit terus bergerak menyapa dan mengunjungi warga. Bahkan, dia mendatangi langsung daerah-daerah yang di pelosok.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban, Sullamul Hadi mengaku tidak mengajukan anggaran tambahan Pemilukada ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban.
Pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 di Kabupaten Tuban yang akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, membuat anggaran yang dibutuhkan bertambah. Hitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban, total kebutuhan anggaran tambahan mencapai Rp12 miliar lebih.
Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia, memaksa masyarakat melakukan penyesuaian pada berbagai kegiatannya. Termasuk bangsa Indonesia yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020.
Mendagri RI Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat virtual di KPU dan Bawaslu Pusat menjelaskan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak kembali dimulai 15 Juni. Sedangkan kampanye dijadwalkan dimulai 25 September 2020, Sabtu (6/6/2020).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, Fatkul Iksan saat ini tengah mengkaji perihal batasan umur bagi penyelenggara pemilu. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait adanya kategori umur rentan.
Bupati Tuban, Fathul Huda selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten langsung memangkas dana belanja langsung tahun 2020 sekitar Rp60 miliar. Dana yang siap digunakan untuk menangkal virus tersebut, semula hanya disiapkan Rp15 miliar.
