Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Tuban berharap koperasi dalam peranannya dapat pula menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap satu kecamatan diharapkan minimal terdapat satu koperasi yang turut menyalurkan KUR.
Koperasi di Tuban yang dapat dikatakan aktif tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang tercatat di dinas terkait. Berbagai hal menjadi penyebab koperasi tidak aktif, namun dapat disebut aktif minimal koperasi yang bersangkutan harus melaksanakan rapat anggota satu kali dalam satu tahun.
Pingsan merupakan kehilangan kesadaran secara mendadak yang disebabkan oleh rendahnya aliran darah ke otak. Kondisi ini bisa dialami siapa saja, dan secara umum tidak berbahaya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Fraksi-PAN, Agus Maimun, berharap DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tuban ke depan lebih baik di tangan Agung Supriyanto.
Tambang batu gamping yang terdapat di Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban dianggap ilegal. Lantaran menyalahi Peraturan Daerah (Perda) nomor 16 tahun 2014, tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Dalam rangka sambut Hari Kartini, ratusan siswa-siswi Yayasan Perguruan Islam Nurul Anwar (YAPINA) Desa Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban parade atau pawai di jalan dengan berbusana adat Jawa, Rabu (20/4/2016).
Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terancam hangus apabila keaktifan kurang dari 80 persen.
Menanggaapi isu perpanjangan kontrak pendamping desa, Menteri Desa melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid mengungkapkan, bahwa untuk perpanjangan kotrak pendamping desa harus melalui tes terlebih dahulu.
Respon pendamping desa terhadap kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) dilakukan dengan unjuk demonstransi. Pendamping desa eks PNPM, yang tergabung di Barisan Nasional Pendamping Daerah (BNPD) berencana menggelar aksi nasional di Jakarta pada Selasa (12/4/2016) besok.
Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) yang menolak kebijakan Kementerian Desa (Kemendes) lantaran adanya diskriminasi dan dikotomi atau membeda-medakan. Untuk itu, BNPD menyerukan tujuh pernyataan sikap Kemendes yang dianggap arogan.
