Anggota DPRD Jatim Komisi E Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menjalankan koordinasi dan supervisi penyaluran bansos secara intensif. Bahkan, dirinya juga berkesempatan melihat langsung Wakil Gubernur (Wagub) Jatim, Emil Elistianto Dardak turun ke kantor desa di Sidoarjo tanpa membawa rombongan dan acara seremonial.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar hearing bersama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), BUMD, Supliyer, BNI, Agen, Pendamping PKH, TKSK, KPM, dan perwakilan Kepala Desa terkait kualitas Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di ruang paripurna, Selasa (9/6/2020).
Kasus prostitusi online di Media Sosial (Medsos) Twitter, seorang suami menjual istrinya sendiri telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri (PN) Tuban, pada 28 Mei 2020 lalu.
Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tuban, sepakat untuk mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden RI melalui Pengurus Pusat (PP) PPDI agar Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak dihapus.
DPRD Kabupaten Tuban menggelar Rapat Paripurna pertama di tengah pandemi Covid-19, Selasa (2/6/2020). Rapat paripurna tersebut digelar dalam rangka menyelesaikan pembahasan 8 Raperda yang terdiri dari 4 Raperda Inisiatif DPRD dan 4 Raperda dari Eksekutif.
Menjelang pemberlakuan New Normal atau kelaziman baru di Indonesia, anggota DPR RI, Wihadi Wiyanto memberikan dukungan penuh. Hal itu ia lakukan dengan menyokong program Kampung Tangguh Semeru di Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Jawa Timur.
“Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani,†pesan sarat makna ini diucapkan Ki Hajar Dewantara kepada para pendidik negeri ini. Seorang pemimpin atau pendidik hendaknya menjadi suri tauladan, kreatif, inovatif serta selalu menggugah semangat anak didik dan lingkungan sekitar untuk perubahan yang lebih baik.
New normal atau tatanan kehidupan kenormalan baru terus digaungkan Pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Tuban, Fahmi Fikroni mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tetap memperhatikan pesantren.
Provider internet desa merupakan polemik klasik di 311 desa di Kabupaten Tuban. Polemik tersebut diungkit kembali di ruang paripurna DPRD Tuban dalam hearing Pansus II bersama stakeholder dan organisasi masyarakat, terkait Raperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Selasa (26/5) siang.
Melalui media online blokTuban.com, akun facebook Tam Herjuno Wedi, menyampaikan permintaan maaf kepada Koalisi Perempuan Ronggolawe terkait unggahan status di media sosial pada 14 Februari 2020. Ini adalah surat permintaan maaf yang dikirimkan ke redaksi:
