Menuju program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki pekerjaan rumah dalam menuntaskan lahan sekitar 49 hektare dalam percepatan pengentasan permukiman kumuh.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) tengah menyusun rencana program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Hal ini dilakukan demi terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Perda Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) akan membentuk 22 instansi baru yang salah satunya yakni Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan, instansi tersebut dapat berperan aktif dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi terkait.
Setelah PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Asset IV Field Cepu gagal menemukan potensi minyak pada Sumur Tapen (TPN) 02 di Desa Sendangharjo, Kecamatan Senori, kini berencana lanjut sumur Albatros Putih (ABP) di Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah (PSPD) resmi disahkan, di Gedung Dewan Sabtu (17/9/2016). Ditandatangani oleh
Jika belum memperoleh ide konsep yang pas, bolehlah belajar ke pihak lain. Itulah yang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, untuk mengembangkan program literasi di daerahnya. Mereka berkunjung ke kantor USAID PRIORITAS Jawa Timur di Sidoarjo untuk menimba ilmu program literasi yang sudah dijalankan di 19 kabupaten/kota mitra USAID PRIORITAS Jawa Timur.
Rubrik ini merupakan kerjasama antara redaksi media online <a href="http://www.bloktuban.com">www.bloktuban.com</a> dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban. Disediakan bagi pembaca yang ingin bertanya mengenai pengampunan pajak (<strong>Tax Amnesty</strong>).
Suasana Ruangan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten berubah setelah dijadikan Promo Pakaian Kesehatan oleh Perusahaan ISCO, Kamis (8/9/2016).
1.jpg)
Jawaban pemerintah terhadap Laporan Pansus dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Raperda Pembentukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah (PSPD) tidak berbeda jauh. Sebab pemerintah hanya akan mengevaluasi terkait poin-poin yang penting saja dalam Raperda PSPD tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menggelar rapat Paripurna Jawaban Pemerintah Terhadap Laporan Pansus Dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang pembentukan dan susunan organisasi Perangkat Daerah (PSPD), Kamis (8/9/2016) pukul 10.00 WIB.
