Sengkarut Proyek 2019, hingga 11 Diputus Kontrak
Bukan rahasia umum lagi, Bupati Tuban Fathul Huda yang akan menjadi sasaran amuk warganya jika sebuah proyek infrastruktur khususnya fasilitas umum tak beres.
Bukan rahasia umum lagi, Bupati Tuban Fathul Huda yang akan menjadi sasaran amuk warganya jika sebuah proyek infrastruktur khususnya fasilitas umum tak beres.
Tahun 2020 Kabupaten Tuban bakal mendirikan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan anggaran Rp 25 Miliar. Agar proyek tidak molor, Wakil Bupati Noor Nahar Hussein menginstruksikan konsultan pengawas segera dilelang awal tahun, Senin (6/1/2020).
Proses tander infrastruktur proyek Pemerintah Kabupaten (pemkab) Tuban tahun 2020 semakin ketat. Sebab, Bupati Tuban Fathul Huda akan mengawasi langsung pelaksanaan proyek yang sebelumnya dikerjakan.
Kegiatan proyek survei seismik 3D yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Energi Tuban East Java (PHE-TEJ) mulai bulan Juni lalu, ditargetkan rampung pada akhir tahun 2019. Hal itu diungkapkan oleh Humas PT. PHE-TEJ, M. Ulin Najah.
Sebanyak 4 proyek besar sektor hulu minyak dan gas (Migas) di kawasan SKK Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) diharapkan tuntas sesuai jadwal yang ditetapkan.
Proyek pengerjaan perbaikan jalan lingkungan aspal lapen di Dusun Karangrejo, Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dipertanyakan warga.
Pembangunan Kantor Kecamatan Semanding mengalami keterlambatan. Pada perencanaan awal, pembangunan kantor kecamatan seharusnya sudah selesai sejak 21 Oktober 2019.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan, proyek Kilang Tuban masih dalam proses pengadaan lahan. Pertamina sempat kesulitan membebaskan lahan untuk proyek tersebut karena adanya gugatan dari warga sekitar, Sabtu (5/10/2019).
Bangunan mangkrak Pasar Besar Tuban (PBT) di Kelurahan Mondokan, Kecamatan Tuban, dibongkar menggunakan alat berat. Kios atau toko-toko diratakan.
Laporan Pertanggungjawaban APBD 2018 memang sudah disetujui oleh pimpinan DPRD Tuban. Kendati demikian, masih ada sekelumit fakta yang menarik ditelusuri soal 47 paket pekerjaan fisik terlambat dan dua mengalami putus kontrak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).