Sampai batas waktu pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) yang ditentukan habis, yakni pukul 24.00 WIB, Selasa (17/7/2018). Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Tuban tidak mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Selama 14 hari terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg). Melalui surat nomor: 232/SDM.02.2-SD/3523/KPU-Kab/VIII/2018 tersebut, KPU Tuban mengumumkan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dalam Pemilu tahun 2019.
Pendaftaran bakal calon anggota Legislatif (bacaleg) di Tuban masih minim. Berdasarkan wawancara blokTuban.com dengan pihak Komisi Pemilihan Umum setempat, hingga siang ini baru lima partai politik (Parpol) yang mendaftar ke KPU.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tuban, Choliq Qunaisich mengungkapkan, perbaikan jembatan putus penghubung Desa Parangbatu dengan Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan akan dialokasikan dengan Perubahan Aggaran Keuangan (PAK) tahun ini.
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum (PU) Kecamatan Parengan, mengklaim putusnya jembatan penghubung antar Desa Parangbatu-Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan sekaligus jembatan penghubung Kecamatan Parengan-Kecamatan Montong dikarenakan faktor usia.
Sudah hampir satu bulan ini akses warga Desa Parangbatu dan Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban terhambat. Hal itu dikarenakan jembatan satu-satunya penghubung kedua desa tersebut putus.
Selain barang dan kebutuhan pokok sehari-hari sering naik turun harga maupun kekosongan stok, rupanya komoditas bahan makanan jenis tepung tapioka juga tengah kosong di wilayah pedesaan.
.jpeg)
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tuban telah membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) pada pemilu tahun 2019 mendatang. Pendaftaran dibuka pada Rabu (4/7/2018) dan akan ditutup Selasa (17/7/2018) depan.
_(1).jpg)
Peraturan KPU (PKPU) No.20 tahun 2018 resmi diundangkan. Salah satu aturan menyebutkan, eks narapidana kejahatan seksual terhadap anak dilarang mencalonkan sebagai anggota legislatif Pemilu 2019.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban melalui surat nomor: 232/SDM.02.2-SD/3523/KPU-Kab/VIII/2018 mengumumkan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban dalam Pemilu tahun 2019.
