Hasil survey koalisi KUSUKA 2020, bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM subsidi, dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi. Menyikapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menekankan pentingnya kemudahan pengajuan pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan skala kecil.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan pelaku usaha minyak goreng untuk mengadakan minyak goreng curah kemasan sederhana dengan merk MinyakKita.
Apakah program Bantuan Subsidi Upah atau BSU di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2022 akan segera cair? Apa yang dilakukan Kemnaker mengenai hal tersebut?
Suasana belajar di SDN Purwotengah, Kota Mojokerto tentunya berbeda dengan sekolah dasar pada umumnya. Di sekolah tersebut, pengajar menyediakan hari khusus bagi anak-anak untuk belajar menggunakan pakaian era pelajar jaman dulu.
Di halaman Sekolah "Ongko Loro", berdiri sebuah patuh Presiden RI 1, Soekarno. Sebab, Bung Karno semasa kecilnya belajar di sekolah yang kini bernama SDN Purwotengah, Kota Mojokerto di kisaran tahun 1907 sampai 1912.
SDN Purwotengah, Kota Mojokerto merupakan tempat Presiden Pertama RI Ir. Soekarno menimba ilmu semasa kecil dari tahun 1907 sampai 1912. SD ini awalnya bernama SD "Ongko Loro" atau Inlandcche School sebagai warga pribumi belajar.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Tuban ternyata belum memiliki ruang sidang untuk menangani pelanggaran Pemilu 2024. Hal tersebut ditemukan Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur saat surpervisi ke Tuban, Jumat (17/6/2022).
Hari pertama bertugas, Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan langsung tancap gas memantau Pasar Cibubur di Jakarta Timur, Kamis (16/6). Dengan hadir di pasar, melihat, dan mendengar langsung stok pangan dan keluh kesah para pedagang dan pembeli, Mendag Zulkifli Hasan dapat merumuskan berbagai strategi penanganan masalah pangan secara nasional dengan prinsip keadilan sehingga pedagang dan pembeli bahagia.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia mewacanakan akan menghapus sejumlah penjualan pupuk bersubsidi mulai tanggal 1 Juli 2022 mendatang. pupuk
Warga masyarakat yang menjadi pelanggan listrik masuk kategori subsidi mendapat keringanan pembayaran tagihan listrik setiap bulannya. Hal ini merupakan komitmen Pemerintah Republik Indonessia melalui PT PLN (Persero)untuk meringankan beban warga kurang mampu.
