Kepala Badan Pusat Statistik (PBS) Kabupaten Tuban Agus Budi Santoso menyebut, dari pelaksanaan kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 yang dijadwalkan berlangsung serentak pada Bulan Maret 2020 nanti akan diketahui jumlah penderita stunting.
Tinggi muka air (TMA) Sungai Bengawan Solo nyaris berstatus siaga hijau atau siaga satu. Warga Kabupaten Tuban yang bermukim di tepi sungai terpanjang di Pulau Jawa ini, bergegas menghadapi banjir.
Bareskrim Polri melimpahkan Barang Bukti (BB) Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Kondensat bagian negara antara Kilang TPPI dan BP Migas ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (31/1/2020).
Laka di tambang ilegal di perbatasan Desa Pakis, Kecamatan Grabagan dan Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel pada 25 Januari 2020 lalu menjadi catatan penting bagi Kepala ESDM Jawa Timur, Setiajit.
Dalam rangka mempererat hubungan dengan warga masyarakat Kabupaten Tuban yang ada di segenap penjuru wilayah, Agus Maimun bersilaturahim dan menyapa warga. Seperti yang tampak pada pemandangan warung kopi di sudut Desa Bangunrejo, Kecamatan Soko ini misalnya.
Petani di Kabupaten Tuban kini merasa kuwalahan membasmi hama tikus yang menyerang padi maupun jagung. Hadirnya hewan pengerat ini, setelah serangan wabah ulat berlalu.
Bupati Tuban, Fathul Huda meninjau infrastruktur jalan di Kecamatan Jenu, Rabu (29/01/2020) siang. Bupati didampingi Camat Jenu dan Kabag Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Tuban memastikan kondisi jalan yang menghubungkan Desa Tasikharjo dan Remen.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tuban membantah mengundang Eko Wahyudi dalam perayaan hari lahir (harlah) ke 47 PPP belum lama ini. Sebab, kabar hadirnya Yudi dalam acara PPP tersebut sempat menjadi perbincangan. Selama ini PPP dikenal dekat dengan Setiajit.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban telah mengumumkan hasil seleksi Administrasi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020.
Masalah kurang entri data di sistem informasi Kejaksaan sudah lama terjadi. Ada tips mujarab, agar dikasih "minum" obat cap "paksa" seperti di Mahkamah Agung. Pasti ces pleng. Pimpinan setuju?
