Reporter: Jihan S
blokTuban.com - Kabar kurang sedap datang dari bidang keuangan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Tuban tahun 2026 bakal turun drastis. Dari sebelumnya mencapai Rp552,78 miliar, kini hanya sekitar Rp191,79 miliar. Artinya, ada penurunan lebih dari Rp360 miliar.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky mengakui kondisi ini bukan hal ringan. Dia memastikan pemerintah daerah akan menyesuaikan tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Kita memang harus menyesuaikan. Tapi layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan tidak boleh terganggu,” tegas Lindra, usai rapat paripurna di DPRD Tuban, Selasa (14/10/2025).
Menurut bupati muda jebolan Unair itu, situasi ini justru menjadi momentum untuk menata ulang arah pembangunan agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ia menegaskan, pemerintah akan fokus pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Kami bersama Pak Wabup, Pak Sekda, dan para kepala OPD sedang mendalami ulang belanja daerah. Mana yang langsung berdampak ke masyarakat, itu yang kami jaga,” tambahnya.
Meski DBH migas turun tajam, Lindra memastikan pembangunan fisik tidak akan berhenti total. Pemkab, kata dia, akan mencari alternatif pembiayaan lain, termasuk memperkuat kolaborasi dan kreativitas daerah.
“Kita tetap jalan. Mungkin tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi kita bisa cari cara lain. Yang penting, masyarakat tidak terlalu merasakan dampaknya,” jelasnya.
Langkah efisiensi akan diberlakukan di semua sektor, terutama pada kegiatan yang dinilai belum mendesak. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai potensi lokal.
Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro membenarkan adanya penurunan DBH Migas dalam Rancangan APBD 2026. Ia menyebut hal ini bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
“Kami memahami langkah ini. Tapi harapan kami, pelayanan publik di Tuban tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, DPRD akan terus mengawal agar efisiensi tidak menurunkan kualitas layanan bagi masyarakat.
“Yang penting, pelayanan kepada warga jangan sampai berkurang, baik dari segi jumlah maupun kualitas,” tandasnya.
