
Reporter : Moch. Nur Rofiq
blokTuban.com - Pemerintah bergerak cepat dalam merespons dinamika yang terjadi di masyarakat terkait perubahan tata kelola penjualan gas subsidi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg.
Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Senin (3/2) malam, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa sekitar 375 ribu pengecer LPG 3 Kg di seluruh Indonesia akan ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan.
Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tetap tepat sasaran dan harga tetap stabil serta terjangkau.
"Atas arahan Bapak Presiden, pagi ini saya menerima telepon langsung dari beliau. Presiden menegaskan bahwa LPG 3 Kg bersubsidi harus disalurkan dengan tepat dan harganya harus tetap terjangkau. Oleh karena itu, mulai hari ini seluruh pengecer di Indonesia kembali beroperasi," ujar Menteri Bahlil dalam siaran resminya dikutip, Kamis (6/2/2025).
Ia juga menekankan bahwa perubahan status pengecer menjadi subpangkalan bertujuan untuk meningkatkan kontrol terhadap distribusi LPG 3 Kg.
Dengan langkah ini, diharapkan dapat mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali serta mengurangi risiko penyalahgunaan subsidi.
"Dalam rangka menerapkan kebijakan Presiden, kami memutuskan untuk meningkatkan status pengecer menjadi subpangkalan. Dengan demikian, distribusi dapat dipantau melalui sistem informasi dan teknologi, memastikan harga tetap stabil serta mencegah terjadinya penyalahgunaan," jelasnya.
Menteri Bahlil turut menjelaskan mekanisme distribusi LPG 3 Kg yang melibatkan PT Pertamina (Persero) hingga ke tingkat pengecer.
Selama ini, pemantauan distribusi hanya dapat dilakukan pada level pangkalan, baik dari segi harga maupun pasokan.
Ia juga mengakui bahwa pemerintah masih perlu menyempurnakan langkah mitigasi dalam menghadapi perubahan sistem ini.
"Saya memahami jika ada antrean panjang atau kendala lain akibat perubahan ini. Pemerintah harus tetap objektif. Jika kami belum maksimal dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, saya dengan tulus meminta maaf," ungkapnya.
Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kebijakan ini, Menteri Bahlil bersama jajaran Kementerian ESDM serta PT Pertamina (Persero) turun langsung ke lapangan guna mengawasi distribusi LPG 3 Kg.
"Hari ini, saya bersama Direktur Utama Pertamina, Pangdam, serta tim dari USPM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi LPG 3 Kg bersubsidi. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai serta distribusinya berjalan dengan lancar," tutupnya.
[Rof/Al]
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published