Reporter : Ali Imron
blokTuban.com - Komisi III DPRD Kabupaten Tuban menilai sektor perikanan, pertambangan, serta Pajak Kendaraan Bermotor dan reklame memiliki potensi besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan dalam rapat kerja pembahasan perubahan KUPA-PPAS tahun anggaran 2025 bersama mitra kerja beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi III DPRD Tuban, Tulus Setyo Utomo, menegaskan bahwa kontribusi dari sektor-sektor tersebut selama ini masih belum optimal. Padahal, jika dikelola secara serius dan inovatif, sektor tersebut bisa menjadi sumber utama peningkatan pendapatan daerah.
“Kami melihat sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, serta sektor pertambangan, sangat berpotensi. Ini harus digarap serius, jangan hanya jadi wacana,” tegas Tulus dalam rapat tersebut.
Dalam paparan mitra kerja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) menyampaikan sejumlah program strategis, salah satunya pembangunan rumah pakan ikan senilai Rp1,8 miliar serta pengolahan limbah ikan menjadi tepung pakan mandiri.
Selain itu, rencana pembangunan Tambat Labuh di wilayah pesisir Glondonggede pada 2026 juga diharapkan dapat mendorong PAD dan melindungi kapal nelayan lokal.
Komisi III menyambut baik program tersebut dan meminta agar perencanaan dan penganggarannya dilakukan secara tepat dan menyentuh kebutuhan lapangan. Tulus menegaskan pentingnya sinergi lintas dinas agar potensi laut dan pesisir benar-benar bisa memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Potensi laut kita besar, tinggal bagaimana dinas memetakan dan mengeksekusinya. Begitu pula dengan pertambangan, yang selama ini belum tergarap maksimal,” tambahnya.
Selain sektor kelautan dan tambang, Komisi III juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap potensi PAD lain, seperti pajak reklame dan air tanah. Pengelolaan pajak dan retribusi dinilai masih menyisakan celah yang rawan terjadi kebocoran.
“Kalau semua potensi itu dikembangkan dan diawasi dengan baik, PAD kita bisa meningkat jauh dari target saat ini,” kata Tulus.
Terkait Pajak Kendaraan Bermotor dan reklame, Tulus mendorong terobosan baru agar potensi yang dikelola Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) bersama Samsat bisa maksimal. Ia berharap sinergi antarinstansi bisa mengurai hambatan yang selama ini membuat penerimaan PAD dari sektor tersebut belum optimal.
Lebih lanjut, politisi PDI-P ini menegaskan bahwa keberhasilan visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati sangat bergantung pada keberanian semua pihak untuk membedah dan mengelola potensi yang selama ini belum tergarap.
“RPJMD Bupati jelas menargetkan peningkatan PAD. Maka harus ada keberanian untuk membedah potensi-potensi yang belum tergarap,” ujarnya.
Dalam sesi yang sama, BPKPAD menjelaskan adanya defisit dari pendapatan transfer imbas regulasi baru dari pemerintah pusat. Meski begitu, Tulus menilai hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk stagnan. Ia mendorong pencarian sumber pendapatan alternatif yang sah, produktif, dan berkelanjutan.
Dengan tekanan fiskal yang semakin besar, Komisi III DPRD Tuban berkomitmen terus mendorong OPD teknis untuk menggali potensi lokal, melakukan inovasi kebijakan, serta membenahi sistem pengelolaan pajak dan retribusi berbasis teknologi, transparansi, dan akuntabilitas.
[Al/Rof]
