Reporter: Moch. Nur Rofiq
blokTuban.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tuban menggelar dialog terbuka bersama berbagai organisasi lintas sektor pada Minggu (28/9/2025) di kantor DPC setempat. Kegiatan ini menjadi ruang temu antara masyarakat dengan seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Tuban.
Setidaknya ada 45 organisasi dalam forum tersebut. Mereka datang dari latar belakang yang beragam, mulai dari perwakilan guru, organisasi masyarakat (ormas), akademisi, pedagang kaki lima, mahasiswa, buruh, hingga jurnalis. Seluruh peserta diberi kesempatan menyampaikan unek-unek, aspirasi, maupun kritik terkait pembangunan, pendidikan, profesi, serta persoalan sosial yang jamak ditemui di lingkungan sekitar.
Ketua DPC PKB Tuban, H. Miyadi, menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti oleh kader PKB yang kini duduk sebagai legislator. Para anggota fraksi, kata dia, sudah ditempatkan di berbagai komisi DPRD Tuban dan akan menjadi penghubung masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Segala bentuk aspirasi yang disampaikan dalam dialog ini akan kami akomodir. Fraksi PKB akan menindaklanjuti sesuai bidangnya masing-masing. InsyaAllah tidak berhenti di forum ini saja,” ujar Miyadi.
Pria kelahiran Kota Ledre itu menambahkan, PKB menjadi partai pertama di Tuban yang secara khusus menginisiasi dialog lintas sektor dengan format seperti ini. Menurutnya, partai politik tidak hanya hadir saat pemilu, melainkan harus konsisten menjaga komunikasi dengan masyarakat.
“Partai politik adalah pilar demokrasi. Maka ia harus memberikan kontribusi positif dan konstruktif kepada masyarakat melalui kebijakan yang dikeluarkan kader-kadernya, baik di eksekutif maupun legislatif,” jelasnya.
Pria yang menjabat wakil DPRD Tuban itu juga menyinggung perjalanan PKB yang kini berusia 27 tahun. Ia menyampaikan permintaan maaf karena belum bisa memberikan kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat Bumi Wali. Disatu sisi, ia juga terimakasih pada masyarakat karena sudah mempercayai PKB sejak tahun 1998 hingga sekarang, baik di eksekutif dan legislatif.
"Dalam kesempatan kali ini kami mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Tuban. Karena dalam usia 27 tahun ini, kami belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat," ungkapnya
Meski masih banyak kekurangan, PKB masih berupaya terus melakukan perbaikan dengan kaderisasi dan pendidikan politik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
“Kalau kita membaca undang-undang itu, jelas disebutkan bahwa partai politik adalah sarana pendidikan politik dan wahana penyerap aspirasi masyarakat. Tugas itu yang terus kami jalankan, meskipun ada keterbatasan karena semua diatur oleh perundang-undangan yang lain,” tambahnya.
Dalam forum tersebut hadir lengkap 11 anggota Fraksi PKB DPRD Tuban. Mereka adalah Ketua Fraksi Mukson, S.Pd.I, Wakil Ketua Fraksi Luluk Kamim Muzizat, SH, Sekretaris Fraksi Asep Nur Hidayatulloh, S.IP, Bendahara Fraksi Siswanto, ST, serta anggota fraksi Fahmi Fikroni, SH, Mutafaridah, S.Pd.I, Moh. Zuhri Ali, Sumartono, H. Moh. Saefulloh Ponco Eko, M.H, Miyadi, S.Ag, MM, dan Mat Dasim.
Dialog berjalan dinamis. Sejumlah peserta menyoroti berbagai persoalan. Seperti dari perwakilan tenaga non ASN R4 yang meminta kejelasan status. Ormas yang menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di Tuban, lalu juga persoalan makan bergizi gratis (MBG).
Ada pula perwakilan pedagang kaki lima yang menyampaikan keluhan soal relokasi dan penataan ruang usaha. Sementara itu, kalangan buruh menyinggung isu kesejahteraan, sedangkan mahasiswa mendorong DPRD untuk lebih peka terhadap kebijakan pembangunan Ekonomi dan SDM.
Fraksi PKB DPRD Tuban menyatakan siap menindaklanjuti seluruh masukan tersebut melalui mekanisme resmi di lembaga legislatif. Mereka menegaskan bahwa dialog lintas sektor semacam ini akan bisa dijadikan agenda rutin agar komunikasi politik antara masyarakat dan wakil rakyat tetap terjaga.
“Harapan kami, forum seperti ini tidak berhenti di sini saja. Akan terus berlanjut sebagai bentuk keterbukaan partai dan kedekatan dengan masyarakat,” pungkasnya.
