Bagi kalian warga masyarakat Kabupaten Tuban yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) namun sudah aus dimakan usia dan bingung bagaimana cara memperbaruinya ternyata hanya memakan waktu 3 hari untuk mengurusnya.
Bagi kalian warga masyarakat Kabupaten Tuban yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) namun hilang dan bingung bagaimana mengurusinya, ternyata saratnya cuma 3.
Bagi kalian warga masyarakat Kabupaten Tuban yang sudah menginjak umur 17 tahun, pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah sebuah hal yang penting.
blokTuban.com - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Timur (Jatim) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Tuban, Sabtu (8/4/2023). Partai Gerindra menargetkan mampu mendulang suara lebih tinggi dari pemilu sebelumnya, baik di tataran pemilu legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).
Pada momentum Bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, pemohon administrasi kependudukan di Kabupaten Tuban cenderung menurun.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, menggelar Sosialisasi Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bertempat di aula lantai 2, Kantor KPU Kabupaten Tuban.
Baru-baru ini, petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban, menemukan data satu Kartu Keluarga (KK) yang berisi 277 Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang masuk dalam daftar pemilih TPS 23, di Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban.
blokTuban.com - Memperingati HUT Partai Gerindra ke 15, anggota DPR RI, Wihadi Wiyanto menggelar bakti sosial (Baksos) di Tuban, Rabu (1/3/2023). Baksos dilaksanakan di tiga kecamatan yaitu, Parengan, Merakurak, dan Jenu.
Meski pemilihan umum (pemilu) masih satu tahun lagi, namun perbincangan terkait pesta demokrasi itu mulai hangat. Terlebih, pemilu 2024 nanti adalah pemilu serentak pertama yang akan digelar .
Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital (Damai), mendorong pemerintah dan platform digital, untuk menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokasl dan menghormati standar internasional, tentang Hak Asasi Manusia (HAM) serta hak berekspresi.
