Dandim 0811 Tuban, Letkol Inf. Sarwo Supriyo membantah, atas apa yang disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi, Selasa kemarin, yang menyebut ada mafia pupuk ditengah kelangkaan pupuk bersubsidi.
Pemerintah Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menuntut penghentian sementara kegiatan pengeboran di lokasi Sumur Tapen-04 dan 05. Sebab pihak perusahan dinilai mengesampingkan prinsip optimalisasi aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Pertanian Tuban memastikan hingga tahun 2017 akhir, stok pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban aman.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban melakukan sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Koesma Tuban, Senin (9/10/2017).
Mayu Sekar Pulih (25), asal Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, rela berjalan kaki menuju Jakarta. Dia berjalan kaki sejak kemarin Sabtu dan saat ini sudah sampai di Semarang.
ada sidang tuntutan Selasa (22/8/2017) kemarin, terdakwa pengedar karnopen, yaitu Agus Yulianto, warga Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dituntut hukuman selama 5 tahun penjara.
Setelah menimbulkan sedikit polemik, akhirnya Keluarga Kepala Desa (Kades) Sidorejo yang diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menerima dengan legowo. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan orang tua Kades, Hadi Kismanto yang dikirim ke Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka).
Aparat Polri gabungan dari beberapa Polsek di Rayon V Polres Tuban gelar apel di Mapolsek Kenduruan, Kamis (10/8/2017). Kegiatan itu dilakukan untuk pengaman polemik pemberhentian Kepala Desa (Kades) Sidorejo, Kenduruan beberapa waktu lalu.
Jabatan Kepala Desa (Kades) Sidorejo, Kecamatan Kenduruan yang dipegang Hadi Kismanto resmi dicopot pasca ditemukannya beberapa tindakan penyimpangan. Hal itu tertuang dalam petikan surat keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban Nomor 140/4014/414.106/2017 tertanggal 31 Juli 2017.
Pembentukan Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khusus di Pegunungan Kendeng yang membentang di Provinsi Jatim dan Jateng merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.
