Salah seorang warga Desa Rahayu tampak emosi setelah Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Jabal Nusa, Ali Mashar, memberikan jawaban atas kompensasi JOB-PPEJ akan diganti dengan tali asih.
Operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban, Joint Operating Body Pertamina- Petrochina East Java (JOB-PPEJ) menggelar hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban di ruang paripurna, Senin (5/9/2016) pukul 13.30 WIB.
Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Makhdum Ibrahim ( Stitma) Tuban mendemo birokrasi kampus terkait transparansi anggaran, Senin (5/9/2016).
Aku menghentikan langkah mobilku ketika berkas terakhir matahari hendak hilang di balik samudera. Perjalanan pulang yang jauh ini terhenti di jalan tepian pantai. Langit hendak gelap beberapa menit lagi. Aku bertanya pada diri sendiri dan terjawab oleh suara debur ombak. Sepertinya malam ini aku harus menginap di tepi pantai.
Kompensasi flare yang dituntut warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dikabarkan akan dipenuhi operator Lapangan Mudi, Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ). Kabar ini muncul setelah Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tuban (DPRD) melakukan pertemuan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Penambang sumur tua yang hadir di sosialisasi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) dan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas di hotel Mustika, Jalan Teuku Umar, Kabupaten Tuban, merasa tidak mampu mengajukan izin terkait pengelolaan sumur tua menggunakan mekanisme Koperasi Unit Desa (KUD) atau paguyuban penambang.
Masyarakat yang biasa menambang sumur tua di Kabupaten Tuban diingatkan mengenai bahaya penambangan minyak dan gas bumi secara ilegal, Senin (29/8/2016).
Koperasi di Tuban yang dapat dikatakan aktif tidak sebanding dengan jumlah koperasi yang tercatat di dinas terkait. Berbagai hal menjadi penyebab koperasi tidak aktif, namun dapat disebut aktif minimal koperasi yang bersangkutan harus melaksanakan rapat anggota satu kali dalam satu tahun.
Keberadaan koperasi di Kabupaten Tuban seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat. Namun seperti diketahui, koperasi yang tidak aktif dapat dibekukan atau dibubarkan sesuai pernyataan Bupati Tuban, Fathul Huda.
