Peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 bisa dimeriahkan dengan berbagai cara yang positif. Misalnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang menggratiskan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite bagi warga yang dapat menghafal teks proklamasi atau Undang- Undang Dasar 1945.
Terkait penundaan peletakan batu pertama rehab Masjid Al Hidayah Jamprong oleh Kabag Hukum Mabes Polri, Kombes Pol John Hendri, Minggu (14/8/2016), Camat Kenduruan meminta kepala desa memfasilitasi musyawarah ulang.
Komisi B DPRD Kabupaten Tuban berjanji mengupayakan solusi terbaik terkait permasalahan kompensasi antara warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko dan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).
Aksi warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban mulai menemukan titik terang. Pasalnya rencana aksi ketiga kalinya yang dijadwalkan hari ini, Senin (15/8/2016) dibatalkan.
Warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban meradang lantaran kompensasi dari Joint Operating Body Pertamina - Petrochina East Java (JOB PPEJ) tak juga dipenuhi. Sebab itu, Senin besok (15/8/2016) warga setempat akan menggelar aksi kembali.
Sebagai salah satu kota yang berada pada garis pantai laut utara, Tuban mempunyai banyak produk olahan hasil laut. Selain ikan asap, Tuban juga mempunyai produksi trasi yang perlu dicoba.
Dalam rangka pemberian pengertian sekaligus pemberian penghargaan terhadap wajib pajak patuh, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tuban mengadakan sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak, Kamis (11/8/2016).
Bupati Tuban Fathul Huda, berharap agar Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB-PPEJ) yang berada di Desa Rahayu, Kecamatan Soko mau membayar biaya kompensasi kepada masyarakat sekitar.
Adanya saluran irigasi merupakan sumber kehidupan bagi para petani. Jika tidak ada air, dapat dipastikan lahan pertanian pada sawah tadah hujan tidak bisa berfungsi secara maksimal.
Kantor Urusan Agama (KUA) dalam peranannya turut memberi dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Namun demikian, hal tersebut harus berdasarkan keputusan Pengadilan Agama (PA).
