Puluhan perusahaan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur tidak melaporkan realisasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) 2017. Praktis, ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban memonitoring program yang semestinya berkelanjutan (Sustainable) itu.
Berkaitan pencairan dana yang ada di desa, Bupati Tuban, Fathul Huda berencana akan mengirimkan surat kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT).
Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban telah mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 tahap 1 sebesar Rp2.506.275.350 .
Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya menanggulangi bencana, menyediakan dana sebesar Rp8 miliar pada tahun anggaran 2017.
Hari ini, Kamis (13/4/2017) Pemerintah Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban mengajukan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1.
Kesebalasan Persatu Tuban terus berusaha mencari sumber-sumber dana menjelang Liga 2 Indonesia tahun 2017. Hal ini dilakukan karena uang kas yang ada di manajemen terus menipis, guna membiayai kekurangan tim.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, M Miyadi menegaskan pembangunan jalan lingkungan desa menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa (Pemdes).
Setelah berakhirnya kontrak tenaga pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada 31/12/2016 lalu, akhirnya Surat Perintah Tugas (SPT) turun, begitu juga dengan surat perintah kerjanya (SPK).
Program sertifikasi tanah masal dari Pemerintah, yaitu Program Nasional Agraria (Prona) menyasar masyarakat yang kurang mampu.
Dana Sosial (Dansos) keuntungan dari pengelolaan dana eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (eks PNPM) dari simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Bangilan akan dibagikan kepada 14 Pemerintah Desa (Pemdes) sebesar Rp99,9 juta. Dana itu sebagai dana profit sharing dan dana sosial yang diatur dalam SOP dan kesepakatan Musyawarah Antar Desa (MAD) Januari lalu.
