Untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan memperketat pengawasan, agar anggaran yang bersumber dari dana pemerintah tidak disalahgunakan.
Bupati Tuban Fathul Huda, tampaknya tidak mau kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan uang negara, baik melalui Anggaran Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD). Seperti yang telah dilakukan oleh Kades Talun, Kecamatan Montong.
Pembayaran dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua 2016 kali ini optimis selesai sebelum lebaran.
Bantuan pemerintah pusat terhadap keluarga kurang mampu di Kabupaten Tuban, melalui dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua tahun 2016 mencapai sekitar Rp6 miliar.
Kegiatan penggalan dana yang dilakukan sekelompok pemuda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNIROW Tuban, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp4,4 juta untuk korban banjir di daerah Kabupaten Tuban.
Bupati Tuban, Fathul Huda tampaknya tidak mau kompromi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya, seperti yang dilakukan oleh Kades Talun, Kecamatan Montong.
Akhir pekan menjadi waktu tepat untuk mencari kegiatan diluar aktifitas sehari-hari. Salah satunya, blokers tidak ada salahnya mengunjungi tempat apik di salah satu sudut Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tub
.jpg)
Sebagai daerah penghasil tembakau dan juga penerima Dana Bagi Hasil (BDH) cukai, masyarakat Tuban berkesempatan diberi bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Pihak terkait menetapkan Kades Talun, Kecamatan Montong sebagai tersangka korupsi. Selain Kades Talun, Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Bancar juga sedang dalam proses penyelidikan oleh aparat penegak Undang-Undang, diduga Kades Sidomulyo juga menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan Pribadi.
Semua perusahaan tambang, harus menyediakan anggaran sebagai jaminan reklamasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2010 Pasal 29, yang menyatakan kalau semua Pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) harus menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang.
