Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran terhadap protokol kesehatan terkait Covid-19. Masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa pembinaan, administrasi, dan sosial, bahkan jika masih ada yang berontak, akan diajak melakukan pemakaman jika ada pasien Covid-19 yang meninggal.
Bupati Tuban, Fathul Huda saat ini menolak betul penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya. Setidaknya ada tiga alasan mendasar yang melatarbelakangi sikap mantan Ketua PCNU Tuban ini.
Menyelesaikan hubungan dengan mantan kekasih terkadang menjadi suatu hal yang runyam. Tidak semua orang bisa melupakannya begitu saja, sehingga masih ada rasa baper pada sang mantan.
Dalam rangka ikut andil, juga sebgai salah satu bentuk kepedulian untuk meminimalisir terhadap korban pandemi Covid-19, Kakankemenag Tuban memberikan pembinaan kepada Ta'mir masjid se-Kecamatan Palang. Agenda yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Palang itu dihadiri sekitar 50 orang Ta'mir Masjid dan seluruh jajaran Forkopimca Palang, Kamis (28/5/2020).
Petugas gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP Kabupaten Tuban melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang masih bandel tidak menggunakan masker saat berada di Warung Kopi (Warkop) maupun Cafe.
Klaster pasar di Kabupaten Tuban khususnya Pasar Bongkaran dianggap masih rawan menjadi pusat penyebaran Corona. Hal ini setelah gugus tugas kabupaten mengumumkan 20 kasus baru pasien positif awal pekan ini.
Corona menjadi masalah serius yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tuban. Ada ratusan miliar yang disiapkan untuk menangani pandemi ini. Anggaran berasal dari belanja langsung dan belanja tidak terduga di APBD 2020, Kamis (28/5/2020).
Ada banyak permasalahan bagi perempuan berhijab. Bukan hanya rambut rontok, tapi bau nggak sedap pada hijab juga seringkali terjadi dan sangat mengganggu.
Sikap tegas telah diambil Bupati Tuban, Fathul Huda ketika ada masyarakatnya yang masih abaikan atau langgar protokol kesehatan. Sanksi sosial bagi mereka yang sok berani, akan diajak menguburkan pasien Covid-19.
Provider internet desa merupakan polemik klasik di 311 desa di Kabupaten Tuban. Polemik tersebut diungkit kembali di ruang paripurna DPRD Tuban dalam hearing Pansus II bersama stakeholder dan organisasi masyarakat, terkait Raperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Selasa (26/5) siang.
