HUT Pemadam Kebakaran (Damkar) ke-97 yang diselenggerakan Kamis (17/3/16) di halaman kantor Pemkab diisi dengan atraksi pembakaran salah satu ruang di kantor pemerintahan Kabupaten Tuban. Atraksi memadamkan kebakaran itu membuat para pegawai panik saat asap mulai menebar di areal halaman pemkab.
Para personel Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Pemadam Kebakaran (Damkar) mengikuti upacara bersama Kamis (17/3/16) pukul 07.00 WIB di Kantor Pemerintah Kabupaten Tuban. Hal ini guna memperingati HUT Satpol PP ke-66, Satlinmas ke-54, dan Damkar ke-54.
Pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS), sebagai pengurai lalu lintas di Jalur Pantura Tuban, masih terganjal pembebasan lahan. Belasan pemilik lahan masih enggan melepaskan tanahnya, lantaran tidak ada kesesuaian harga dengan pemerintah, Rabu (16/3/2016).
Pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan Jalur Lingkar Selatan (JLS), atau ring road, di Kabupaten Tuban masih menyisakan satu desa.
Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Pondok Pesantren (Ponpes), Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Tuban mendorong sejumlah ponpes di lingkungan Kemenag Kabupaten Tuban agar mengerti standart pelaksanaan UN.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban ajukan rencana pembangunan bendungan di Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, ke Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Informasinya, bendungan ini berada di sisi selatan kawasan air terjun Banyu Langse, yang sudah masuk Desa Boto, Kecamatan Semanding.
Dana Desa (DD) tahun 2016 diperkirakan akan segera dicairkan oleh pemerintah pusat ke masing-masing desa di Kabupaten Tuban.
Proyek megah Tuban Sport Centre (TSC) yang tetap kukuh untuk direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, mendapat sorotan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban.
Dalam akhir tahun anggaran 2015 Pemerintah Kabupaten Tuban masih menyisakan anggaran yang cukup besar, bahkan mencapai ratusan miliar. Hal tersebut masuk dalam Sisa Lebih Perhitungan (SilPa) akhir tahun 2015 yang disampaikan Wakil Bupati setempat.
Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang diusulkan oleh dinas terkait, yakni Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Tuban harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Selain itu, bagi UMKM yang produktif, cukup memiliki surat keterangan usaha dari kepala desa setempat.
