Kasus korupsi tujuh PNS di Pemandian Bektiharjo tidak kunjung jelas hingga sekarang. Meski ketujuhnya telah ditetapkan tersangka saat terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Agustus 2016, namun mereka belum juga ditahan.
Dua tersangka kasus korupsi renovasi Pasar Plumpang, yaitu Tumito, Kepala Desa (Kades) Plumpang, Kecamatan Plumpang, dan Munthohir, selaku Ketua Koperasi Pasar Plumpang divonis satu tahun oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Keduanya terbukti bersalah karena telah melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara senilai Rp285 juta.
<div>Kades Talun, Kecamatan Montong Kabupaten Tuban, Rujito, telah ditetapkan tersangka akibat menyalahgunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 yang menyebabkan kerugian negara senilai 100 juta.</div>
Kasus korupsi yang menjerat Tumito, Kepala Desa Plumpang Kecamatan Setempat Kabupaten Tuban siap untuk disidangkan. Pasalnya, segala berkas dakwaan telah rampung dan sudah dilimpahkan di Pengadilan Tipikor Surabaya.
Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) Kabupaten Tuban, Farid Achmadi, menyerahkan semua proses hukum yang menjerat ketujuh anak buahnya kepada pihak Kepolisian.
Pihak kepolisian telah menetapkan, Tumito, Kades Plumpang sebagai tersangka kasus revitalisasi Pasar Kecamatan Plumpang. Revitalisasi pasar yang dianggarkan menggunakan dana APBN 2014 senilai Rp900 juta tersebut ternyata tidak digunakan sepenuhnya, melainkan hanya dipakai Rp600 juta, sehingga terdapat kerugian negara kurang lebih senilai Rp300 juta.
Tidak ditahannya tujuh Pegawai Negara Sipil (PNS) Pemandian Bektiharjo di lingkungan Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban, setelah Ditetapkan sebagai tersangka mengundang sejumlah tanda tanya.
Setelah Kades Talun, Kecamatan Montong, Rujito ditetapkan sebagai tersangka. Praktis pelayanan Pemerintah Desa Talun mengalami kendala. Terlebih jabatan sekertaris desa juga telah kosong. Dengan keadaan tersebut, maka harus ada solusi agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.
Tiga Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Tuban tersangkut masalah korupsi. Beragam kasus korupsi yang menjerat ketiga Kepala Desa tersebut.
Dinas Perekonomian dan Pariwisata (Disperpar) yang bertanggungjawab atas penerimaan retribusi di bidang pariwisata kecolongan setelah dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat kepolisian terhadap sejumlah penjaga tiket di Pemandian Bektiharjo.
