Peringatan hari ulang tahun (HUT) ke 43 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kabupaten Tuban, diperingati dengan kegiatan jalan sehat berhadiah, yang dilaksanakan Minggu (19/03/2017)di lapangan Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menginginkan pengelolaan masjid di wilayahnya dikelola dengan baik dan sistematis. Untuk itu, dalam waktu dekat akan diadakan lomba manajemen masjid yang akan diikuti setiap kecamatan.
Peresmian rumah kantor (Rukan) Bhabinkamtibmas di Desa Tluwe, Wadung dan Klumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban berlangsung meriah. Pertunjukan kesenian rakyat, reog turut digelar dalam agenda yang dihadiri Kapolres Tuban, AKBP Fadly Samad beserta Muspika Soko, Kamis (16/3/2017) itu.
Memasuki tahun 2017, Perum Bulog Sub Divre Wilayah III Bojonegoro sudah tancap gas untuk memenuhi kebutuhan gabah dari wilayahnya. Pasalnya di tahun 2017 ini, Bulog mentargetkan 200 ribu ton dari tiga kabupaten yakni Bojonegoro, Tuban dan Lamongan.
Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Tuban menyelenggarakan serah terima fisik dan pisah sambut administratur (Adm) baru, Rabu (15/3/2017).
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban akan menganggarkan alokasi dana perawatan jalan poros kabupaten di wilayah Kecamatan Bangilan sebesar Rp900 juta.
Banyaknya pejabat atau oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Tuban yang terjerat kasus korupsi, membuat orang nomor dua di Kabupaten bergeming.
Pungutan liar atau pungli kembali terjadi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengurusan sertifikasi tanah. Karena itu, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Negara (BPN), Lalu Riyanta mengimbau agar masyarakat melakukan sendiri sertifikasi tanah mereka.
Maraknya kasus pungutan liar atau pungli yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat tanggapan tegas dari Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein. Ia meminta pembuat kebijakan untuk membuat rambu-rambu yang jelas, tegas dan mudah dipahami.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengungkapkan, bahwa segala pembiayaan kepengurusan administrasi di luar biaya ketentuan masuk kategori Pungutan liar (Pungli).
