Mantan Kepala Desa (Kades) Rahayu, Kecamatan Soko, Sukisno divonis oleh majelis hakim pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya pada Kamis (23/7) pidana empat tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsidair 3 bulan kurungan penjara.
Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Tuban diwarnai dengan kasus dugaan penyimpangan. Saat ini kasus dugaan penyimpangan BPNT telah diproses secara hukum di kepolisian.
Sekretaris Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, Susilo Hadi Utomo selaku pihak teradu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sri Tutik melalui kuasa hukumnya, Nur Azis memberi klarifikasi kepada media dugaan penggelapan bansos.
Kepala BNI Cabang Tuban, Eri Prihartono buka suara menanggapi carut marut dugaan penyelewengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berbuntut panjang dan melebar ke ranah hukum. Pihaknya juga memastikan selaku bank penyalur program dari pemerintah pusat di Bumi Wali itu sudah sesuai SOP.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (KPM BPNT) di Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban yang merasa tidak mendapatkan haknya selama kurang lebih 2 tahun mendatangi Mapolres setempat, Kamis (18/6/2020).
Barang Bukti (BB) kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kondensat bagian negara berupa Kilang milik PT. Tuban LPG Indonesia (PT. TLI) di TPPI Tuban telah diserahkan kepada Kejagung.
Selama tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban menangani empat perkara tindak pidana korupsi. Dari empat perkara tersebut, tiga di antaranya merupakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pejabat.
Sepanjang Tahun 2019, Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Tuban Patut Diacungi Jempol. Sebab, Mulai Januari Hingga Desember 2019, Kejaksaan Negeri Tuban Mampu Menyelamatkan Uang Negara Sebesar Rp406.108.273 (Empat Ratus Enam Juta seratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) Dari Tangan Koruptor.
Selama tahun 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tuban menangani empat perkara tindak pidana korupsi. Dari empat perkara tersebut, tiga diantaranya merupakan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh pejabat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Dalam PKPU tersebut mantan terpidana korupsi tak dilarang maju di Pilkada 2020.
