350 PNS Sumpah Jabatan di Hadapan Bupati Tuban
Sejumlah 350 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengikuti sumpah jabatan di hadapan Bupati Tuban, Fathkul Huda, Selasa (24/5/2016).
Sejumlah 350 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mengikuti sumpah jabatan di hadapan Bupati Tuban, Fathkul Huda, Selasa (24/5/2016).
Komoditas daging sapi di Kabupaten Tuban dapat bersaing di pasaran. Pasalnya, pada pasar lelang komoditas, laju penjualan daging sapi Tuban tembus Rp26 miliar.
Akhir Mei 2016 mendatang, Perwakilan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) bersama tim Kabupaten Tuban bakal melakukan studi banding dengan Pemerintah Kota Bontang, terkait Peraturan Daerah (Perda) Penempatan tenaga kerja lokal.
Badan Perwakilan Desa (BPD) Sawir, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, dinilai kurang cepat melakukan pengajuan Pejabat Sementara (Pjs) untuk menggantikan Kepala Desa (Kades) Sawir, Nur Indayani, yang sekarang mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Tuban.
Isu pencabulan dan kekerasan seksual anak di bawah umur semakin marak. Mirisnya, bukan hanya korban yang masih anak dibawah umur, tetapi juga pelaku yang tergolong masih anak-anak.
Sensus ekonomi (SE) 2016 sudah memasuki hari kelima belas, itu artinya pelaksanaan sensus tinggal separuh masa kerja.
Beredarnya isu sekelompok orang yang sedang mendatangi rumah-rumah warga dengan berlagak sebagai petugas Sensus Ekonomi (SE) 2016 ditanggapi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban. Pasalnya, di dalam isu tersebut bahwa oknum yang menyerupai petugas SE 2016 itu hingga rela melakukan tindak kejahatan kepada setiap respondennya.
Keamanan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat merupakan tanggungjawab lintas sektoral. Sebab itu, apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oknum tidak bertanggungjawab pada produk baik obat dan makanan perlu dilakukan tindakan tegas.
Pembangunan itu tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab warga. Oleh karena itu, keterlibatan aktif warga sangat penting sehingga pembangunan bisa terlaksana.
Upaya program pemerintah pusat dalam mensejahterakan kalangan nelayan dengan menerbitkan kartu nelayan menjadi angin segar bagi para nelayan. Akan tetapi, dalam pelaksanaan verifikasi data perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin.